Selasa, 23 Februari 2010

Sosial Budaya Prov Sulawesi Tengah


Ibukota Sulawesi Tengah adalah Palu. Kota ini terletak di Teluk Palu dan terbagi dua oleh Sungai Palu yang membujur dari Lembah Palu dan bermuara di laut. Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 12 kelompok etnis atau suku, yaitu:

Etnis Kaili berdiam di kabupaten Donggala dan kota Palu;
Etnis Kulawi berdiam di kabupaten Donggala;
Etnis Lore berdiam di kabupaten Poso;
Etnis Amona berdiam di kabupaten Poso;
Etnis Mori berdiam di kabupaten Morowali;
Etnis Bungku berdiam di kabupaten Morowali;
Etnis Saluan atau Loinang berdiam di kabupaten Banggai;
Etnis Balantak berdiam di kabupaten Banggai;
Etnis Banggai berdiam di Banggai Kepulauan;
Etnis Buol mendiami kabupaten Buol;
Etnis Tolitoli berdiam di kabupaten Tolitoli dan
Etnis Tomini mendiami kabupaten Parigi Moutong.

Dari 12 kelompok/ etnis tersebut, Jumlah tokoh pemangku adat adalah sebanyak 216 orang.

Di samping 12 kelompok etnis, ada beberapa suku terasing hidup di daerah pegunungan seperti suku Da’a di Donggala, suku Wana di Morowali, suku Seasea di Banggai dan suku Daya di Buol Tolitoli. Meskipun masyarakat Sulawesi Tengah memiliki sekitar 22 bahasa yang saling berbeda antara suku yang satu dengan yang lainnya, namun masyarakat dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar sehari-hari.

Selain penduduk asli, Sulawesi Tengah dihuni pula oleh transmigran seperti dari Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat Bugis dan Makasar serta etnis lainnya di Indonesia sejak awal abad ke 19 dan sudah membaur. Jumlah penduduk di daerah ini sekitar 2.128.000 jiwa yang mayoritas beragama islam, lainnya Kristen, Hindu dan Buddha. Tingkat toleransi beragama sangat tinggi dan semangat gotong-royong yang kuat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan diketuai oleh ketua adat disamping pimpinan pemerintahan seperti Kepala Desa. Ketua adat menetapkan hukum adat dan denda berupa kerbau bagi yang melanggar. Umumnya masyarakat yang jujur dan ramah sering mengadakan upacara untuk menyambut para tamu seperti persembahan ayam putih, beras, telur dan tuak yang difermentasikan dan disimpan dalam bambu.

Secara tradisional, masyarakat Sulawesi Tengah memiliki seperangkat pakaian adat yang dibuat dari kulit kayu ivo (sejenis pohon beringin) yang halus dan tinggi mutunya. Pakaian adat ini dibedakan untuk kaum pria dan kaum wanita.
Unsur-unsur adat dan budaya yang masih dimiliki antara lain:

Pakaian adat terbuat dari kulit kayu ivo;
Rumah adat yang disebut tambi;
Upacara adat;
Kesenian (Modero/ tari pesta menyambut panen, Vaino/ pembacaan syair-syair yang dilagukan pada saat kedugaan, Dadendate, Kakula, Lumense dan PeuleCinde/ tari untuk menyambut tamu terhormat, Mamosa/ tarian perang, Morego/ tari menyambut pahlawan, Pajoge/ tarian dalam pelantikan raja/ pejabat dan Balia/ tarian yang berkaitan dengan kepercayaan animisme).

Selain mempunyai adat dan budaya yang merupakan ciri khas daerah, di Sulawesi Tengah juga memiliki kerajinan-kerajinan yang unik juga yaitu:

Kerajinan kayu hitam (ebony);
Kerajinan anyaman;
Kerajinan kain tenun Donggala; dan
Kerajinan pakaian dari kulit ivo.
Secara Umum kondisi keber-agamaan Tahun 2005 yang dianut oleh masyarakat terdiri dari:

Masyarakat penganut Agama Islam dengan tingkat persentase sebesar 78,9%;
Masyarakat penganut Agama Kristen Protestan dengan tingkat persentase sebesar 16,29%;
Masyarakat penganut Agama Kristen Katolik dengan tingkat persentase sebesar 1,47%;
Masyarakat penganut Agama Hindu dengan tingkat persentase sebesar 3,07%;
Masyarakat penganut Agama Buddha dengan tingkat persentase sebesar 0,68%. Keberagaman pemeluk agama di Sulawesi Tengah di komunikasikan melalui Forum Komunikasi Antar Umat Beragama yang berfungsi mendinamisir kerukunan kehidupan antar umat beragama, intern umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, dengan pola saling menghargai antar satu sama lainnya.

Sumber :
http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=6105&Itemid=1831

Sumber Gambar:
http://www.cyberdharma.net/v2/images/stories/news/sulteng.jpg

Pertumbuhan Ekonomi Sulteng Diyakini Capai Tujuh Persen

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) HB Paliudju optimistis daerahnya mampu mempertahankan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen seperti yang dicapai pada dua tahun terakhir.

"Tahun 2008, pertumbuhan ekonomi kita mencapai 7,67 persen sedangkan tahun 2009 turun sedikit menjadi 7,66 persen. Tahun 2010 ini kita optimistis minimal bisa mempertahankannya," katanya saat memberikan sambutan pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sektor kelautan dan perikanan di Palu, Selasa (23/2).

Ia berharap sektor kelautan dan perikanan akan memberikan kontribusi yang lebih besar tahun ini sehubungan dengan naiknya dana alokasi khusus (DAK) sektor kelautan dan perikanan sebesar 150 persen, belum termasuk dana-dana lainnya dari APBN dan APBD provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, laporan Bank Indonesia Palu menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Sulteng 2010 masih prospektif meski diprediksi akan mengalami pelambatan pada tiga bulan pertama tahun ini.

Selama triwulan I 2010, PE Sulteng diperkirakan hanya akan tumbuh 4,86 persen, lebih rendah dari triwulan sama tahun 2009 yang mencapai sekitar lima persen. Pertumbuhan ekonomi masih akan bersumber dari konsumsi rumah tangga. Masih kuatnya konsumsi rumah tangga ini tercermin dari hasil survei konsumen pada bulan Desember 2009 yang mencatat indeks ekspektasi konsumen (IEK) mencapai 126,67 persen atau di bawah level optimistis.

Secara sektoral, ekonomi Sulteng akan didorong oleh pertumbuhan sektor pertanian termasuk perikanan dan kelautan. Kinerja sektor pertanian pada awal tahun 2010 ini akan lebih baik sehubungan dengan akan tibanya musim panen raya padi di Kabupaten Parigi, Poso dan Banggai.

Sementara itu, Kadis Kelautan dan Perikanan Sulteng Hasanuddin Atjo mengatakan, pihaknya akan menaikkan produksi sektor perikanan budidaya sekitar 28 persen pertahun dalam lima tahun ke depan dan perikanan tangkap sekitar 10 persen.

Peningkatan produksi ini diperkirakan akan mampu menggerakkan ekonomi daerah, terutama di tingkat desa karena desa akan dijadikan simpul-simpul utama kegiatan sektor kelautan dan perikanan dalam upaya meningkatkan produksi dan kesejahteraan masayarakat. (Ant/OL-06)

Sumber :
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/23/125048/128/101/Pertumbuhan-Ekonomi-Sulteng-Diyakini-Capai-Tujuh-Persen
23 Februari 2010

Peta Sulteng


View Larger Map

Pelangi di Kota Palu


Palu adalah ibukota dari Propinsi Sulawesi Tengah yang terletak tepat di ujung Teluk Palu dan berada di lembah Palu. Palu dapat di jangkau dengan menggunakan pesawat yang terbang langsung dari Makassar, Balikpapan, Surabaya dan Manado. Bandara Mutiara Palu saat ini dapat didarati pesawat jenis Boeing MD82, 737, Foker, dan beragam peswawat kecil lainnya. Maskapai yang melayani trayek ke bandara Mutiara adalah; Lion, Wing, Merpati, dan Batavia, sedangkan untuk jalur ke kabupaten (Banggai, Luwuk dan Buol) dilayani oleh Merpati dan Trigana dengan pesawat Casa 212. Pengunjung yang menggunakan jalur laut dapat berlabuh di Pelabuhan Pantoloan yang berjarak 22 km dari kota. Trayek kapal Pelni yang singgah di Pantoloan antara lain; Dobonsolo, Umsini, Nggapulu, dan Tidar. Sedangkan untuk jalur darat bisa ditempuh dari Manado atau Makassar dengan waktu tempuh lebih dari 20 jam.

Dibanding kota propinsi lainnya, Palu termasuk yang masih sepi dari hingar-bingar seperti kota besar pada umumnya, banyak pertokoan tutup disiang hari dan buka lagi jam 4 sore s/d 10 malam, dihari libur lebih banyak lagi toko yang tutup. Angkutan kota juga belum ada jurusan tetap, penumpang harus menyampaikan tujuannya tiap kali akan naik angkutan umum yang oleh masyarakat setempat disebut dengan "taxi" ini. Sedang taxi yang sebenarnya disebut dengan taxi argo.

Pengendara tetap harus berhati-hati walau jalanan masih belum terlalu banyak oleh lalu-lalang kendaraan, mengingat tingginya angka kecelakaan di Palu. Ini dikarenakan etika berkendara masyarakatnya yang masih kurang disiplin, sering mengabaikan marka jalan, jarang menggunakan lampu sign saat belok, berhenti dan memotong jalan, dll. Banyaknya binatang peliharaan (sapi & kambing) yang berkeliaran di jalanan juga membahayakan para pengendara kendaraan bermotor, hal serupa banyak dijumpai di jalan-jalan luar kota dan daerah Sulawesi Tengah pada umumnya.


Sumber :
Thony Irawanto
http://www.mudamandiri.com/rubrikview.php?
id=188&topik=3&hal=1&ss=b9eb6acdf8e0548ed28c5322a0c6d4c0
1 Juli 2007

Membangun Pariwisata Kota Palu, Sulawesi Tengah


View Larger Map
Kota Palu sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Tengah memiliki kekayaan potensi kebudayaan dan pariwisata yang tidak kalah menarik dengan daerah lain di Indonesia. Palu, yang dikenal sebagai kota lembah secara geografis dan topografinya, merupakan kota tiga dimensi yang wilayahnya terdiri dari pesisir pantai, daratan, dan perbukitan. Inilah yang menjadi salah satu ciri khas Kota Palu, sehingga tak salah oleh sebagian turis asing yang telah berkunjung ke daerah ini menjuluki Kota Palu sebagai “ the paradise under the ecuator “ atau surga di bawah garis khatulistiwa.
Kawasan obyek wisata yang dimiliki oleh Kota Palu sesuai karakter geografisnya, terdiri dari obyek wisata pantai, obyek wisata lembah / daratan dan obyek wisata perbukitan. Potensi obyek wisata pantai Teluk Palu yang memanjang dari wilayah Palu Barat, Palu Timur hingga ke Palu Utara, sangat cocok dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari, Lembah Palu yang dibelah oleh Sungai Palu, juga tak kalah menariknya untuk dikembangkan menjadi salah satu kawasan wisata air di Sungai Palu, selain situs – situs sejarah yang dapat dikemas menjadi obyek wisata sejarah dan religi. Sebut saja misalnya, Banua Oge atau Sou Raja, Makam Dato Karama, Kompleks Perguruan Alkhairaat, Makam Pue Njidi, Dayo Mpoluku, dan sebagainya. Di wilayah perbukitan seperti Ngata Baru, Padanjese, Bangalana, dan lain – lain, dapat pula dikemas menjadi obyek wisata alam yang indah mempesona.

Selain sektor pariwasata, Kota Palu juga dikenal memiliki ragam seni budaya tradisi dan kreasi yang bila ini dikemas secara baik, digelar secara rutin sesuai kebutuhannya, pun akan menjadi sebuah kekayaan kearifan lokal yang dapat meningkatkan apresiasi, kecintaan masyarakat terhadap seni budayanya, sehingga timbul rasa memiliki, menjaga dan melestarikannya, sekaligus menarik minat para wisatawan untuk mengunjungi Kota Palu. Masyarakat Kota Palu yang multi kultur, multi etnis dan multi karakter, juga menjadi salah satu daya pikat tersendiri dari Kota Palu. Di kota yang berjulukan “Bumi Tadulako” ini, berdiam berbagai etnis pendatang, selain etnis Kaili sebagai orang Palu asli. Ada etnis Bugis, Makassar, Mandar, Menado, Sangir, Banjar, Jawa, Sunda, Bali, Padang, dan berbagai etnis lainnya, mereka hidup secara berdampingan, saling menghargai, bersatu dalam ikatan silaturahmi antar etnis, dalam satu rasa “penduduk Palu”. Ini yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia.

Inilah modal besar yang dimiliki oleh Kota Palu untuk membangun sektor kebudayaan dan pariwisata sebagai asset daerah. Membangun kebudayaan dan pariwisata boleh dikatakan gampang – gampang susah. Karena intinya adalah “membangun karakter untuk menciptakan daya pikat”. Namun demikian, tak ada yang tidak bisa dilakukan, bila didukung oleh kemauan yang kuat serta finansial yang memadai.

Membangun kebudayaan dan pariwisata, sama dengan ketika kita menjual sebuah produk. Produk yang kita jual bukanlah barang instan, tetapi kita buat sendiri, dengan bahan kita sendiri, lalu kita racik sedemikian rupa tanpa meninggalkan taste / rasa dan aroma orisinilnya. Bila metode itu kita gunakan, yakin dan pasti banyak pembeli produk kita. Karena jelas produk itu tidak mungkin ada di daerah lain.

Pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata tidak bisa hanya dilakukan dengan sebuah konsep di belakang meja. Perlu action, gerakan nyata yang tidak gegabah, ber-andai-andai, spekulasi tanpa perhitungan, apalagi kalau kita menghayal “bagaimana kalau kita seperti Bali? Coba kalau kita bisa seperti Jogja? Pada akhirnya waktu kita hanya habis kita gunakan untuk menghayal. Biarlah Bali dengan kemasyhurannya, itulah anugerah Tuhan bagi mereka, karena memang mereka terlebih dahulu bangun dari tidurnya. Jangan kita berkiblat pada Jogja, karena karakter dan tingginya budaya Jawa telah mereka miliki sejak zaman Kerajaan Mataram. Palu adalah diri kita sendiri, karakter kita sendiri, keunikan yang kita miliki sendiri, eksotika itu tidak mungkin orang lain dapatkan di Tanah Toraja, Tepian Danau Toba, Bukitinggi, dan lain-lain, adanya hanya di Kota Palu.

Kalau boleh kita jujur, ketika kita ditanya oleh orang lain tentang budaya dan pariwisata yang menjadi icon, ciri khas daerah kita, wajah ini seolah kita balikkan ke belakang untuk menjawabnya malu – malu. Apa yang akan kita andalkan? Apa salah satu yang kita sebutkan ketika orang lain bertanya? Sudah benarkah jawaban kita? Sesuai fakta-kah cerita kita? Ketika kita pulang melancong dari negeri orang, dari penganan kecil sampai cerita perjalanan, bila kita tulis mungkin akan menjadi sebuah buku “wisataku”. Ketika sampai di Palu, seorang kawan bertanya pada kita, “darimana lama tidak kelihatan?” singkat kita menjawab “dari Bali”, lalu kawan kita pasti bertanya “ sempat jalan – jalan ke Kuta?”….. “bapak dari Jogja rupanya, pasti belanja di Malioboro”, seterusnya dan selanjutnya, begitulah kisah sederhananya. Lalu, saya tidak perlu bertanya “baru pulang dari Palu ya? Kemudian bingung untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya?.

Membangun pariwisata dan kebudayaan, kita jangan “maruk” kata orang Jawa, “nangoa” kata orang Kaili, “serakah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memang semua menjadi skala prioritas, tetapi langkah yang tepat, satu per satu, taktis, strategis dan tepat sasaran, itu yang teramat penting.

Daerah lain saat ini sedang berlomba – lomba untuk menjadi DTW ( Daerah Tujuan Wisata ) di Indonesia atau yang lebih umum dikenal sebagai daerah destinasi, menciptakan Sadar Wisata dalam masyarakat untuk mewujudkan Sapta Pesona. Apakah Kota Palu tidak bergairah untuk itu? Atau cukup saja mempesona bagi masyarakatnya sendiri?
Tak perlu kita saling menyalahkan apalagi saling mengkritisi tanpa solusi yang sederhana untuk pemecahan masalah ini. Benang merah itu masih membentang, perlahan tapi pasti, putuskan benang merah itu agar terbuka pandangan kita bersama, tergerak hati kita bersama, tekad bersama untuk membangun kebudayaan dan pariwisata Kota Palu yang kita banggakan ini.

Jangan pernah ada kata “itu tugasnya pemerintah”. Sekali kita mengeluarkan kata seperti itu, berarti kita-lah yang “tukang perintah” dan sudah pasti tidak mau menerima perintah. Perintah membangun kebudayaaan dan pariwisata sebagai karakter bangsa, bukan dari seorang pemimpin, tapi yang memerintah dan menjadi pimpinan adalah diri kita sendiri. Pertanyaan sederhana, suka-kah kita dengan musik tradisi “Kakula”? Atau ketika musik itu dibunyikan, kita malah berlalu sambil berceloteh “aahh…ribut! Itu kuno! Orang tua dulu punya!” dan sebagainya.

Keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisata adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata, jangan bekerja sendiri karena merasa sebagai penyusun program, kuasa pengguna anggaran, penanggung jawab anggaran, dan lain-lain jabatan birokrasi yang diembannya. Para seniman dan budayawan, organisasi kesenian, juga jangan merasa hebat sendiri, karena secara teknis merasa lebih pintar bagaimana mengemas karya, bagaimana me-manage pertunjukan, yang pada akhirnya kehidupan seni budaya itu stagnan, berjalan di tempat, monoton, dan penontonnya itu-itu saja.

Secepatnya mari kita hilangkan paradigma dan tradisi lama kita membangun seni budaya. Jangan berkesenian karena kedekatan dengan “yang di atas”, berkarya karena pesanan, mencipta karena ada hajatan “bos”, berlatih karena ada lomba, festival, pertunjukan di Jakarta, tour ke Bali, dan sebagainya, tetapi terus meneruslah mengolah cipta, rasa dan karsa.

Bangsa ini telah diikat dengan sebuah semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, berbeda – beda tetapi satu jua. Demikianlah yang perlu direnungkan untuk dijadikan modal dasar dalam membangun pariwisata dan kebudayaan Kota Palu. Duduk bersama dalam “Libu” pertemuan, mengedepankan slogan “nosarara nosabatutu” ( bersaudara, senasib sepenanggungan ), agar terwujud “Maliu Ntinuvu” ( Hidup sejahtera berkesinambungan).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palu, Dewan Kesenian Palu sebagai mitra pemerintah (bukan pelaku kesenian, tetapi lembaga aspirasi organisasi kesenian ke pemerintah), para stakeholder, serta para pelaku seni, seniman dan budayawan, itulah yang mulai saat ini harus se-arah pandang dan tekad untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Kota Palu. Melibatkan pihak ketiga / investor, para pakar sesuai bidangnya, juga salah satu strategi yang tidak boleh dipandang sebelah mata, apalagi kalau sudah mengedepankan perhitungan – perhitungan fee persen pekerjaan, Pasti duluan fee-nya daripada wujud infrastruktur pendukung wisata budaya yang dibangun.

Sekali lagi, mungkin sulit untuk menyamakan persepsi dari berbagai karakter? Tetapi itulah tantangan untuk kemajuan, karena pariwisata dan budaya memiliki karakter yang berbeda – beda sebagi ciri dan keunikannya.

Semoga berhasil atas bimbingan dan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin..


Sumber :
Kahar Palloe
Pelaku, pemerhati seni budaya tradisi khususnya di daerah Sulawesi Tengah. Bekerja di Taman Budaya Sulawesi Tengah. Menulis menjadi salah satu kesukaan.
http://wisata.kompasiana.com/2010/01/30/membangun-pariwisata-kota-palu-di-sulawesi-tengah/
30 Januari 2010

Kota Palu


Daerah Palu merupakan sebuah kota sekaligus ibukota Propinsi Sulawesi Tengah. Palu terletak sekitar 1.650 Km di sebelah Timur laut Jakarta. Penduduknya berjumlah 309.364 jiwa dimana 154.207 jiwa adalah pria dan 155.157 jiwa adalah wanita. Pendidikan masyarakat setempat yang mayoritas lulusan sekolah tingkat atas 30,6 persen, dapat dijadikan ukuran bahwa aktivitas ekonomi di kota ini lebih dominan pada bidang jasa.

Kontribusi sektor jasa-jasa lainnya mencapai 29,41 persen pada pembentukan PDRB atau senilai dengan Rp 603 milyar lebih atas dasar harga konstan 2000. Salah satu bentuk jasa lainnya selain APBD adalah banyaknya koperasi yang beroperasi di kota ini. Jumlah total koperasi di kota ini mencapai 309 unit dan terkonsentrasi di Kecamatan Palu Selatan dan Palu Timur.

Pengembangan bawang merah di Sulawesi Tengah terfokus di Kawasan Lembah Palu, yang mencakup Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi (pemekaran baru dari Kabupaten Donggala). Kawasan Lembah Palu secara geografis merupakan satu kesatuan agro ekosistem lahan kering dangan curah hujan terbatas, dan kesatuan kondisi fisik wilayah. Kawasan ini mempunyai keseragaman kegiatan ekonomi pertanian untuk pengembangan bawang merah, antara lain; budidaya tanaman, kelembagaan dan budaya pertanian, industri kecil pengolahan hasil, rantai pasok dalam pemasaran, pelayanan penyuluhan, dan permodalan.

Secara keseluruhan potensi lahan pengembangan pertanian di Kabupaten Donggala seluas 23.221 Ha (termasuk Kabupaten Sigi) dan Kota Palu seluas 15.964 Ha. Dari areal pertanian tersebut yang cukup potensial untuk pengembangan bawang merah seluas 5.050 Ha, namun areal produksi eksisting baru mencapai 1.386 Ha (tahun 2007). Pada tahun 2007 produksi bawang merah di kawasan ini sebanyak 4.736 ton berasal dari Kota Palu 1.176 ton dan Kabupaten Donggala 3.560 ton. Bawang merah yang dikembangkan merupakan spesifik daerah untuk keperluan bawang goreng, merupakan varietas lokal Palu, Palasa, dan Tinombo, namun varietas yang banyak dikembangkan adalah varietas Palu.

Kontribusi ekonomi kedua berasal dari aktiviatas industri pengolahan dengan kontribusi 13,61 persen dari PDRB. Klasifikasi industri yang beroperasi di Kota Palu adalah industri aneka 608 unit usaha, industri logam, elektronik dan kimia 837 unit usaha dan industri hasil pertanian dan kehutanan 1.063 unit. Industri aneka telah menyerap 2.684 pekerja sedangkan industri logam, elektronik dan kimia menyerap 3.190 pekerja. Adapun industri pengolahan hasil pertanian mampu menyerap 7.455 orang pekerja.

Aktivitas ekonomi terbesar ketiga dari sektor perdagangan hotel dan restoran. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mencapai 13,27 persen. Perdagangan di Kota Palu lebih dominan pada perdagangan antar pulau dan ekspor. Perdagangan ini dilakukan melalui pelabuhan laut Pantolan. Total nilai yang tercipta dari eskpor melalui pelabuhan ini mencapai US $ 168,6 juta sedangkan nilai impor mencapai US $ 5,4 juta. Artinya terjadi surplus perdagangan sebesar US $ 8 juta. Untuk akomodasi penginapan, Kota Palu menyediakan 3 hotel berbintang dan 56 hotel non bintang dan mampu menampung 1.824 tamu dalam semalam.

Ke depan, daerah Palu dan sekitarnya perlu fokus pada pembangunan sektor pertanian. Namun pembangunan pertanian itu harus berorientasi pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal, sehingga azas pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan merupakan sebuah keniscayaan dalam menerapkan kebijakan pembangunan pertanian.

Pengembangan pertanian, khususnya tanaman dan hortikultura bisa dianggap bermata dua. Disatu sisi akan memberikan manfaat, penghasilan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pangan sehat, lapangan kerja, dan mencegah urbanisasi. Tapi pada sisi lain, jika pembangunan pertanian ini tidak dikelola dengan baik dan profesional, tanpa memperhatikan daya dukung sumber daya alam yang ada, bisa merusak kelestarian sumber daya alam, mencemari lingkungan, menimbulkan eksternalitas lingkungan masyarakat, hingga tidak menjamin keberlanjutan pemanfaatan bagi generasi mendatang. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan tidak hanya sekedar perlu memperhatikan aspek ekonomis semata, tapi harus dipadu dengan kepentingan ekologis jangka panjang. Mengingat apa yang kita peroleh sekarang, pada dasarnya adalah meminjam warisan generasi yang akan datang.


Sumber :
http://www.cps-sss.org/web/home/kabupaten/kab/Kota+Palu

Sumber Gambar:
Fotografer: bayu paracella
Topik: Sudut Kotaku
http://kfk.kompas.com/sfkphotos/2009/05/19/kota-palu-19335

Selayang Pandang Kota Palu


Kota Palu awalnya adalah kota kecil yang menjadi pusat kerajaan Palu. Setelah penjajahan Belanda maka kerajaan ini merupakan bagian dari wilayah kekuasaan, Onder Afdeling Palu. Onder Afdeling Palu membawahi 3 Landschap yakni :

A. Landschap Palu yang terdiri dari :
Distrik Palu Timur
Distrik Palu Tengah
Distrik Palu Barat


B. Landschap Kulawi
C. Landschap Sigi Dolo

Pada saat Perang Dunia II sekitar tahun 1942 Kota Donggala sebagai ibukota Afdeling Donggala dihancurkan baik oleh pasukan Sekutu maupun Jepang sehingga pusat pemerintahan dialihkan ke Palu sekitar tahun 1950, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1950 menjadi wilayah daerah Sulawesi Tengah dan berkedudukan di Poso, sedangkan Kota Palu hanya merupakan tempat kedudukan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) setingkat Wedana. Lebih jauh Kota Palu berkembang setelah dibentuknya Residen Koordinator Sulawesi Tengah Tahun 1957 membuat status Kota Palu menjadi Ibukota Karesidenan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 dengan terbentuknya Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, telah memberi arti dan peran yang lebih baik bagi Kota Palu karena menjadi Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Dengan semakin besarnya peran kota ini dalam bidang pemerintahan dan pembangunan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 maka Kota Palu di tetapkan menjadi Kota Administratif.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 telah dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Palu yang mempunyai Wilayah meliputi :
Kota Administratif Palu
Sebagian wilayah Kecamatan Tavaili


Secara administratif Wilayah Kota Palu terdiri dari :

Kecamatan Palu Utara
Kecamatan Palu Timur
Kecamatan Palu Barat
Kecamatan Palu Selatan

Secara Administratif, Kota Palu adalah ibukota Propinsi Sulawesi Tengah, yang dibagi dalam 4 (empat) kecamatan dan 43 kelurahan. Kota Palu dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi (Gambar 1.1 Luas Wilayah Kota Palu dibagi dalam empat kecamatan), berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu yang secara asrtronomis terletak antara 0º,36” - 0º,56” Lintang Selatan dan 119º,45” - 121º,1” Bujur Timur, tepat berada di bawah garis Katulistiwa dengan ketinggian 0 - 700 meter dari permukaan laut.

Penduduk

A. Jumlah Penduduk

Hasil Proyeksi SUPAS tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Palu mencapai 309.032 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat 6 jiwa penduduk warga negara asing (WNA).


B. Kepadatan Penduduk

Seiring dengan mening- katnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk Kota Palu keadaan akhir tahun 2008 tercatat 782 jiwa/km², dengan luas wilayah Kota Palu 395,06 km².

Bila dilihat penyebaran penduduk pada tingkat kecamatan, ternyata Kecamatan Palu Selatan merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 1.797 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Palu Timur merupakan wilayah yang terjarang penduduknya yaitu sebanyak 373 jiwa/km².


C. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin di Kota Palu pada tahun 2008 adalah sebesar 98 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki atau jumlah penduduk perempuan relatif lebih besar daripada penduduk laki-laki. Pada tingkat kecamatan, Palu Barat mempunyai rasio jenis kelamin tertinggi, yaitu 99 persen, Palu Selatan 98 persen, Palu Utara 97 persen, dan terendah Palu Timur sebesar 96 persen.


D. Komposisi Umur Penduduk

Komposisi atau struktur umur penduduk Kota Palu selama tahun 2008 hampir 70,00 persen berada pada kelompok umur 0-34 tahun, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Palu berada pada kelompok penduduk usia muda.

Dengan melihat perbandingan jumlah penduduk yang berusia non produktif dengan penduduk usia produktif dapat diketahui besarnya angka ketergantungan pada tahun 2008 yaitu sebesar 0,40 artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sebanyak kurang lebih 40 orang penduduk usia tidak produktif (0-14) tahun dan 65 tahun ke atas.


Sumber :
http://www.palukota.go.id/content.php?id_content=17

Sumber Gambar:
http://sulteng.bps.go.id/palu/Image/palu1.jpg

Refleksi Setahun Perjalanan Kabupaten Sigi


HARI ini Rabu 24 Juni 2009 genap sudah setahun perjalanan usia kabupaten Sigi. Usia setahun ibarat bayi yang baru belajar berjalan dan bicara. Peringatan HUT ke-1 kabupaten Sigi yang diperingati pada hari ini di halaman Kantor Bupati Sigi dengan mengusung tema “Kita ciptakan kebersamaan guna menjadikan Kabupaten Sigi unggul dalam memanfaatkan potensi yang berkesinambungan untuk kesejahteraan rakyat”. Awal mula terbentuknya Kabupaten Sigi dimulai adanya gagasan awal para tokoh masyarakat di Lembah Sigi untuk memisahkan diri dari Kabupaten Donggala. Sejumlah tokoh masyarakat di lembah Sigi pada lima kecamatan saat itu tahun 1999 yakni Kecamatan Sigi biromaru, Dolo, Palolo, Marawola, Kulawi membentuk satu forum dalam rangka penyaluran aspirasi masyarakat yang diberi nama Forum Komunikasi Pemekaran Kabupaten Sigi (FKPKS) dengan mendaulat Drs. H. Habir Ponulele, MM sebagai ketua dan Nurzain Djaelangkara SH sebagai sekretaris. Ide dan gagasan pemekaran Kabupaten Sigi tersebut baru dideklarasikan FKPKS bertepatan dengan momentum hari pahlawan 10 Nopember 1999. Penetapan kabupaten Sigi tidak terlepas dari latar belakang sejarah dimana Sigi merupakan salah satu kerajaan besar di lembah palu yang masa pra kemerdekaan wilayah kekuasaannya sampai ke Molosipat Pantai Timur.

Detik-detik perjuangan pemekaran kabupaten sigi sejak deklarasi dimulai tidaklah mudah dan mengundang prokontra di kalangan masyarakat/tokoh Sigi dan para Pejabat. Dengan semangat Malei Raa Mabubu, Mabula buku ratimbe, kana kupomate ngataku (Merah darah tertumpah, Putih tulang ditebas, saya harus mati di negeriku) perjuangan pemekaran kabupaten Sigi terus dilakukan dengan pengumpulan data awal potensi pengembangan rencana pemekaran hingga penyampaian aspirasi ke DPRD Donggala. Perjuangan FKPKS mencapai puncaknya pada saat mendesak DPRD Donggala untuk mengeluarkan memorandum pembentukan Kabupaten Sigi. Memorandum Nomor 2 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sigi akhirnya mendapat pengesahan dalam rapat Paripurna DPRD setelah Ketua DPRD Donggala Drs. Ridwan Yalidjama menjatuhkan palu sidang tepat pukul 23.15 tanggal 29 Oktober 2003 akibat tak mampu lagi membendung luapan ribuan massa Sigi yang hadir di DPRD Donggala. Goresan tandatangan Ketua DPRD Donggala dalam memorandum menjadi catatan sejarah dan tinta emas tonggak awal perjuangan FKPKS.

Selanjutnya tahapan perjuangan kabupaten Sigi terus dilakukan FKPKS baik persetujuan DPRD Propinsi, rekomendasi Gubernur, Kunjungan DPD RI, Tim Teknis Depdagri, DPR RI ke kabupaten Induk dan wilayah pemekaran hingga akhirnya resmi terbentuk pada tanggal 24 Juni 2008 setelah DPR RI melakukan rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Sigi. Dan resmi menjadi daerah otonom sejak tanggal 21 Juli 2008 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten Sigi di provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten baru ini ditetapkan terdiri atas 15 kecamatan yaitu kecamatan Sigi Biromaru, Palolo, Gumbasa, Kulawi, Kulawi Selatan, Pipikoro, Dolo, Dolo Selatan, Tanambulava, Marawola, Lindu, Dolo Barat, Marawola Barat, Kinovaro dan Nokilalaki. Sebagai Kabupaten yang baru mekar Kabupaten Sigi memiliki luas wilayah keseluruhan + 5.196 km2 atau 519,600 ha dengan jumlah penduduk 217.874 , 54.654 Kepala Keluarga, 152 desa dengan 18.760 rumah tangga miskin.

Enam bulan setelah Kabupaten Sigi diundangkan, maka pada tanggal 15 Januari 2009 Menteri Dalam Negeri melalui usulan Gubernur Sulawesi Tengah melantik Drs.Hidayat MSi sebagai pejabat Bupati Sigi di Jakarta. Sebagai pejabat Bupati Sigi kurun waktu setahun maka tugas utamanya adalah melakukan penataan kelembagaan, penyelenggaraan pemerintahan, memfasilitasi pembentukan DPRD kabupaten Sigi dan mempercepat pelaksanaan pilkada. Di awal pemerintahan dalam menjalankankan tugasnya pejabat Bupati Sigi telah membentuk tim khusus untuk menyusun kelembagaan pemkab Sigi berjumlah 20 personel. Kini organisasi perangkat daerah yang berpedoman pada PP.41 telah terbentuk sejak dilantiknya pejabat eselon II dan III pada tanggal 11 Mei 2009 yang terdiri dari 2 asisten, 8 Dinas, 3 Badan dan 3 kantor. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kabupaten Sigi pada tahun 2009 ini menggunakan dana APBD kurang lebih sebesar Rp215 miliar DAU, Rp5 miliar dukungan dana kabupaten Induk, Rp2 miliar dukungan dana propinsi, Rp3 miliar DAK dan potensi target PAD sebesar Rp2 miliar. Dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan tahun 2009 sejumlah SKPD sudah menyusun program dan kegiatan dalam dokumen RKA/DPA yang menjadi prioritas pembangunan. Tentunya dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada, utamanya sarana perkantoran sementara yang belum memadai menuntut pemerintah Sigi gesit memacu pembangunan. Sejumlah agenda kegiatan akan dilaksanakan pada tahun 2009 ini antara lain penyusunan data base wilayah dan inventarisasi sumber daya kabupaten Sigi, pembangunan tahap awal kantor Bupati Sigi di ibukota kabupaten desa Bora, pembangunan tugu, Festival Danau Lindu dan pentas budaya, Rehab pembangunan kantor sementara SKPD, sarana prasarana jalan, sarana prasarana pertanian, sarana prasarana pendidikan, Alokasi dana desa dan lain sebagainya. Kita berharap di bawah kepemimpinan Pejabat Bupati Sigi yang memiliki segudang pengalaman kurun waktu setahun mampu meletakkan pondasi awal pembangunan di Kabupaten Sigi. Bukti keseriusan itu diikuti pula dengan menetapkan 6 hari kerja dalam seminggu bagi para pegawai Sigi.

Salah satu aspek penting pemekaran kabupaten Sigi disamping aspek legalitas, aspek sosiologis, dan aspek histories, adalah aspek potensi dimana suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan potensi kemampuan ekonomi, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk dan luas wilayah. Berangkat dari aspek potensial tersebut, maka pembangunan kabupaten Sigi kedepan selangkah akan lebih maju dan bisa sejajar dengan kabupaten lainnya mengingat wilayah Lembah Sigi yang tidak memiliki lautan lebih mengandalkan pembangunan pada potensi sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan darat, dan pariwisata. Taman Nasional Lore Lindu yang di dalamnya terdapat Danau Lindu menjadi satu icon penting dalam pengembangan pariwisata bila digarap dengan baik potensi yang dimiliki. Sementara luas potensi lahan di kabupaten Sigi 51.092 hektar terdiri dari 6.032 irigasi teknis, 2.996 irigasi ½ teknis, 10.276 irigasi sederhana, tanah hujan 376, 31.136 lahan lainnya dapat menjadikan kabupaten Sigi sebagai lumbung pangan. Dari potensi sosial budaya, kabupaten Sigi kaya akan budaya, di mana adat istiadat maupun hukum adat masih dijunjung tinggi dan beragam seni budaya juga dipentaskan. Sementara dari aspek sosial politik akan menjadi modal utama dalam pembangunan bila dikemas dengan baik, sebaliknya menjadi potensi dan rawan konflik bila tidak dipelihara dengan baik. Mengingat Kabupaten Sigi terdiri dari 4 wilayah besar yakni Biromaru, Dolo, Kulawi dan Marawola.

Kita berharap semoga di usianya yang setahun ini Kabupaten Sigi selangkah lebih maju. Ibarat pepatah berkata; Kalau anda ingin panen sebulan maka tanamlah sayur-sayuran, kalau ingin panen setahun maka tanamlah buah-buahan, tapi kalau anda ingin panen sepanjang masa maka tanamlah manusia. Karena itu potensi SDA dan potensi SDM ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan. Karena pembangunan menuntut equity (pemerataan), sustainable (keberlanjutan), capacity (kemampuan menjalankan), dan empowerment (Pemberdayaan) dengan prinsip clean government good governance. Sebagai kabupaten baru yang mekar maka yang dituntut adalah kerja keras dan berpikir cerdas. Tuhan telah menciptakan manusia 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga dan 1 mulut. Karena itu lebih banyaklah berbuat, melihat dan mendengar dan kurangi bicara dan hindari perdebatan. Karena itu kabupaten Sigi harus pro rakyat dengan terobosan program lebih cepat lebih baik dan Lanjutkan yang sudah ada.


Sumber :
Sahriar A. Lamakampali, Anggota FKPKS dan Ketua KNPI Kabupaten Donggala.
http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=53507
24 Juni 2009

Sumber Gambar:
http://www.palu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/07/donggala.jpg

Selayang Pandang Kabupaten Tolitoli



Kabupaten Tolitoli adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Tolitoli. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.079.6 Km2 dan berpenduduk sebesar 210.000 Jiwa (2008).

Kabupaten Tolitoli sebelumnya bernama Kabupaten Buol Tolitoli, Namun pada tahun 2000
berdasarkan Undang-undang No.51 Tahun 1999 kemudian Kabupaten Tolitoli dimekarkan
menjadi yaitu Kabupaten Tolitoli sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten Buol sebagai
kabupaten hasil pemekaran.

Nama Daerah: Kabupaten Tolitoli
Ibu Kota: Tolitoli
Provinsi: Sulawesi Tengah

Luas Wilayah: 4.079.76 Km2
Jumlah Penduduk: 210.000 Jiwa ( Data Kependudukan Kantor Catan Sipil 2008)

WILAYAH TOLITOLI DAN PENDUDUK

Wilayah Tolitoli meliputi Kecamatan:

Dampal Selatan: 18,005 Jiwa
Dampal Utara: 13,553 Jiwa
Dondo: 22, 406 Jiwa
Basidondo: 10,117 Jiwa
Ogodeide: 11,275 Jiwa
Lampasio: 16,919 Jiwa
Baolan: 56,469 Jiwa
Galang: 26,243 Jiwa
Tolitoli Utara: 15,882 Jiwa
Dako Pemean: 7,135 Jiwa


Luas Areal sekitar : 4,079,77 Km2
Jumlah Penduduk
Pria: 102,165 Jiwa
Wanita: 95,889 Jiwa
Terdiri dari 73 Desa, 5 Kelurahan dan 10 Kecamatan.

Batas Wilayah
- Utara: Buol dan Laut Sulawesi
- Selatan: Kabupaten Donggala
- Barat: Selat Makassar
- Timur: Kabupaten Buol

Geografi

Tolitoli dengan letak geografis yang sangat strategis yaitu berada diselat Makassar, salah satu dari tujuan selat strategi didunia, hubungan langsung dengan dunia internasional mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan potensi daya terik investasi didaerah Tolitoli.

Seperti tertera di rencana strategis pengembangan daerah, ditahun 2010 mendatang Tolitoli dapat berdiri sebagai kabupaten mandiri dan sejahtera bertumpu pada pertanian, perkebunan, industri, perikanan dan perdagangan.


IKLIM DAN TOPOGRAPI

Tolitoli memiliki ketinggian yang didominasi perbukitan dengan tinggi 0-2.500 meter dpl (diatas permukaan laut). Sebagai bagian dari wilayah tropis memiliki suhu udara rata-rata 22,4-3,7 0C dengan kelembaban udara pada kisaran 82-86%. Curah hujan pertahun 1.760,6 mm dengan rata-rata 142 hari/tahun. Kecepatan angina berada pada kisaran 10-15 knot.


Objek Pariwisata

1. Pantai Lalos, Batu Bangga, Kec. Galang
2. Pantai Tende dan Pantai Sabang Desa Tende Kecamatan Galang
3. Pantai Taragusung-Pulau Dolangan Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara.
4. Pantai Dermaga Batu di Tolitoli Utara
5. Konservasi Burung Maleo, di Pantai tj. Matop, Pantai Pinjan
Desa Salumpaga Kec. Tolitoli Utara
6. Pulau Telur, Pulau Lingayan : Pemandangan Bawah Air
7. Air Terjun Kolasi Desa Bambapun Kecamatan Dampal Utara
8. Air Terjun Sigelan Desa Oyom Kec. Lampasi
9. Rumah Adat Balai Masigi, Desa Tambun Kecamatan Baolan
10.Makam Raja Tolitoli di Pulau Lutungan


Sumber :
http://www.tolitolikab.go.id/Indexweb.php?tolitoli=1200&idpic=1

Sumber Gambar:
http://matanews.com/wp-content/uploads/peta-tolitoli.jpg
http://www.antarajatim.com/UserFiles/imageberita/tolitoli_31102009121027.jpg

Kabupaten Tojo Una-una


Kabupaten Tojo Una-una adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Ampana. Semula kabupaten ini masuk dalam wilayah Kabupaten Poso namun berdasar pada UU no.32 Tahun 2003 Kabupaten ini berdiri sendiri. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.726 km² dan berpenduduk sebanyak 99.866 jiwa (2000).Kabupaten Tojo Una-una mempunyai 9 kecamatan yang terdapat di daratan dan kepulauan yaitu :

Kecamatan yang berada di daratan :

Kecamatan Tojo Barat
Kecamatan Tojo
Kecamatan Ulubongka
Kecamatan Ampana Kota
Kecamatan Ampana Tete

Kecamatan yang berada di kepulauan :

Kecamatan Walea Kepulauan
Kecamatan Walea Besar
Kecamatan Una-Una
Kecamatan Togean

Kabupaten Tojo Una–una terletak pada kordinat 0º 06’ 56” Lintang Selatan sampai 02º 01’41” Lintang Selatan dan 121º 05’ 25” Bujur Timur sampai 123º 06’ 17” Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini dan Propinsi Gorontalo
Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini dan Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia dan Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Poso.

Topografi wilayah Kabupaten Tojo Una–una umumnya pegunungan dan perbukitan sebagian datar dan agak landai. Ketinggian wilayah umumnya berada di atas 500 meter dari permukaan laut. Kemiringan lereng Kabupaten Tojo Una–una dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Kemiringan 0 - 2 % (datar-landai), tersebar di seluruh kecamatan khususnya di Kecamatan Ampana Kota. Kondisi tanah ini sangat potensial dimanfaatkan untuk pemukiman.
Kemiringan 3-15 % (landai agak miring), tersebar hampir di seluruh kecamatan. Kondisi tanah seperti ini potensial dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha, namun diperlukan usaha konservasi tanah dan air.
Kemiringan 16-40 % (miring agak curam), tersebar di seluruh kecamatan. Penggunaan tanah dengan kemiringan demikian, cukup rawan dan kurang baik untuk budidaya tanaman pertanian. Namun perlu dikelola dengan baik pemilihan tanaman yang berfungsi sebagai konservasi.
Kemiringan di atas 40 %, merupakan bagian terluas dari wilayah Kabupaten Tojo Una–una. Kondisi tanah ini sangat potensial terkena erosi sehingga perlu upaya pelestarian kawasan lindung.

Kabupaten Tojo Una–una dipengaruhi oleh dua musim yang tetap yakni Musim Barat dan Musim Timur dengan iklim tropis, curah hujan berkisar 1.200-4.100 mm/tahun dan temperaturnya berkisar 17–33º C, sedangkan kelembaban udara antara 74% - 82% dan kecepatan angin berkisar 3-6 knot. Sungai–sungai besar yang mengalir sepanjang tahun di wilayah Kabupaten Tojo Una–una antara lain Sungai Balingara di perbatasan Kabupaten Tojo Una–una dengan Kabupaten Banggai dan Sungai Malei di perbatasan Kabupaten Tojo Una–una dengan Kabupaten Poso.


Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tojo_Una-una

Sumber Gambar:
http://www.webalice.it/giovanni.marola/Scuba/Varie/walea.gif

Kabupaten Poso



Kabupaten Poso merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso dalam beberapa tahun terakhir, sering menjadi liputan berita karena merupakan tempat pertikaian antara umat Kristen dan Muslim. Untungnya sekarang sudah ada rekonsiliasi antar kedua belah pihak dan sudah tidak bergolak lagi. Kabupaten ini meliputi 15 kecamatan dengan total luas wilayah 8715,25 Km2. Jumlah penduduknya mencapai 180.279 jiwa dimana pria 92.798 orang dan wanita 87.481 orang.

Pada mulanya, penduduk Poso berada di bawah kekuasaan pemerintah raja-raja yang terdiri dari Raja Poso, Raja Napu, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una-una, dan Raja Bungku yang satu sama lain tidak ada hubungannya.

Keenam wilayah kerajaan itu dibawah pengaruh tiga kerajaan, yakni : wilayah bagian Selatan tunduk kepada Raja Luwu yang berkedudukan di Palopo, sedangkan wilayah Utara tunduk dibawah pengaruh Raja Sigi yang berkedudukan di Sigi (Kabupaten Donggala), dan khusus wilayah Timur yakni daerah Bungku termasuk daerah kepulauan, tunduk kepada Raja Ternate.

Sejak tahun 1880 Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Utara menguasai Sulawesi Tengah dan berangsur-angsur berusaha melepaskan pengaruh Raja Luwu dan Raja Sigi di daerah Poso. Pada tahun 1918 seluruh wilayah Sulawesi Tengah dalam lingkungan Kabupaten Poso yang dikuasai Hindia Belanda mulailah membentuk pemerintah sipil. Kemudian oleh Pemerintah Belanda wilayah Poso tahun 1905-1918 terbagi dalam dua kekuasaan, sebagian masuk wilayah Karesidenan Manado, sedangkan kedudukan raja dan wilayah kekuasaanya tetap dipertahankan dengan sebutan Self Bestuure-Gabieden (wilayah kerajaan) berpegang pada peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Belanda disebut Self Bestuure atau Peraturan Adat Kerajaan (hukum adat).

Pada 1919 seluruh wilayah Poso digabungkan dialihkan dalam wilayah Keresidenan Manado dimana Sulawesi Tengah terbagi dalam dua wilayah yang disebut Afdeeling, yaitu: Afdeeling Donggala dengan ibukotanya Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibukotanya Poso yang dipimpin oleh masing-masing Asisten Residen.

Sejak 2 Desember 1948, Daerah Otonom Sulawesi Tengah terbentuk yang meliputi Afdeeling Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibukota Poso, yang terdiri dari tiga wilayah Onder Afdeeling Chef atau lazimnya disebut pada waktu itu Kontroleur atau Hoofd Van PoltselykBestuure (HPB).

Kemudian tahun 1949 setelah pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah disusul dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah. Pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah merupakan tindak lanjut dari hasil Muktamar Raja-raja se-Sulawesi Tengah tanggal 13-14 Oktober 1948 di Parigi yang mencetuskan suara rakyat Sulawesi Tengah agar dalam lingkungan Pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT).

Selanjutnya, dengan melalui beberapa tahapan perjuangan rakyat Sulawesi Tengah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh A.Y Binol pada tahun 1952 dikeluarkan PP No. 33 Tahun 1952 tentang pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah yang terdiri dari Onderafdeeling Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale dengan ibukota Poso dan daerah Otonom Donggala meliputi Onderafdeeling Donggala, Palu, Parigi, dan Tolitoli dengan ibukota Palu.

Pada tahun 1959 berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959, Daerah Otonom Poso dipecah menjadi dua daerah Kabupaten: Kabupaten Poso dengan ibukota Poso dan Kabupaten Banggai dengan ibukota Luwuk.

Sesuai dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi setempat, masyarakat Poso mayoritas lebih suka bertani. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB mencapai 44,92 persen. Jenis pertanian yang digeluti adalah tanaman pangan dan palawija, perkebunan, peternakan, dan hasil hutan.

Hasil produksi sayur di Kabupaten Poso berupa bawang daun 213 ton, bawang merah 1.183 ton, tomat 679,03 ton, kentang 1.050 ton, buncis 1.224 ton, ketimun 162,8 ton, kacang-kacangan 314,76 ton, lombok 1.462,5 ton, terung 588 ton, bayam 64,06 ton, dan kangkung 1.010,68 ton. Sayur-sayuran itu banyak terdapat di Kecamatan Lore Utara kecuali bayam dan kangkung yang banyak berasal dari Poso Kota. Hal ini menunjukkan klastering sayuran di Poso yang paling cocok dikonsentrasikan di Kecamatan Lore Utara.

Untuk klaster buah terutama jeruk dipusatkan di Lore Utara dan Lore Tengah. Total panen jeruk rata-rata per tahun mencapai 1.927 ton sedangkan panen pisang rata-rata 561 ton. Pisang banyak terdapat di Kecamatan Pamona Utara dan Lore Selatan. Lore Selatan juga dikenal sebagai penghasil mangga. Untuk buah lain seperti jambu panen mencapai 299 ton, langsat 192,5 ton, durian 195 ton, pepaya 76 ton, dan alpukat 703 ton. Langsat dan durian banyak terdapat di Lage, sedangkan jambu dan alpukat banyak di Lore Utara.

Untuk ternak, daerah ini merupakan penghasil Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Babi, Ayam Kampung, Ayam Petelur, Ayam Pedaging dan Itik. Populasi Sapi mencapai 9.950 ekor tersebar di Pamona Timur, Pamona Utara, dan Lore Barat. Sedangkan Kerbau mencapai 2.952 ekor hanya terdapat di Lore Barat, Lore Tengah, dan Lore Utara.

Populasi Kambing relatif sedikit dibandingkan Babi. Populasi Kambing hanya 767 ekor, sedangkan Babi mencapai 48.467 ekor. Babi banyak di Kecamatan Lore Barat, Lage, dan Lore Tengah. Kambing di Poso Kota, Poso Pesisir, dan Poso Utara. Untuk ternak jenis unggas, populasi Ayam Kampung paling banyak mencapai 186.004 ekor, diikuti Ayam Pedaging 15.048 ekor, Itik 6.615 ekor, dan Ayam Petelur 2.491 ekor. Ternak unggas banyak dihasilkan dari Pamona Utara. Ke depan, daerah Poso perlu berkonsentrasi pada sektor pertanian dan sub sektor perkebunan dan peternakan.

Sumber :
http://www.cps-sss.org/web/home/kabupaten/kab/Kabupaten+Poso

Sumber Gambar:
http://riyantoro.files.wordpress.com/2008/08/dsci0497.jpg
http://www.lombokmarine.com/gallery/poso2.jpg

Profil Kabupaten Poso


Poso merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang beribukota di Kota Poso, secara geografis terletak di 1o06 44 - 2o12 53 LS dan antara 120o05 09 - 120o52 04 BT. Daerah ini berbatasan dengan Teluk tomini dan Provinsi Sulawesi Utara di utara, Provinsi Sulawesi Selatan di selatan, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali di timur, Kabupetan Donggala dan Kabupaten Marigi Moutong di barat.

Luas wilayah daerah ini adalah 24.197 km. Secara admisinstratif, daerah ini terbagi menjadi 13 Kecamatan.

Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain di sektor perkebunan dengan komoditi utama yang dihasilkan berupa kakao, kelapa dalam, kopi arabika, kopi robusta, cengkeh, lada, dan jambu mete. Untuk kegiatan pertanian di daerah ini tanaman pangan masih menjadi andalan yang utama berupa padi, tanaman holtikultura, dan palawija.

Untuk sektor pariwisata, Pulau togean yang semakin ramai dikunjungi wisatawan mancanegara menjadi modal utama pengembangan wisata bahari, disamping itu terdapat festival Danau Poso yang pernah menjadi barometer perkembangan pariwisata. Dari hasil pertanian ini berdampak besar juga terhadap perdagangan. Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa.

Daerah ini juga telah terdapat Bandara Kasinguncudan dan Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Poso, serta terdapat berbagai sarana dan prasarana pendukung diantaranya sarana pembangkit tenaga listrik, air bersih, gas dan jaringan telekomunikasi.

Sumber Data:
Sulawesi Tengah Dalam Angka 2006 / 2007
(01-9-2007)
BPS Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 48, Palu 94114
Telp (0451) 483610, 483611
Fax (0451) 483612

Sumber :
http://regionalinvestment.com/sipid/id/displayprofil.php?ia=7204

Senin, 22 Februari 2010

Parigi Moutong (Parimo) :Kabupaten Maritim di Bibir Teluk Tomini


Pemerintah dan Kabupaten Moutong pernah memprotes keras rencana pembentukan Otorita Teluk Tomini yang akan dipusatkan Provinsi Gorontalo. Alasannya, pemerintah masyarakat mengklaim sebagian besar wilayah teluk terindah dan terkaya Indonesia ini berada di Parigi Moutong.

Dalam angka, faktanya adalah panjang garis pantai Parigi Moutong (Parimo) mencapai 472 kilometer (km). Dikali dengan empat mil garis pantai, maka Parimo punya wilayah laut atau berhak atas 16.000 km persegi wilayah laut Teluk Tomini. Ini berarti jauh lebih besar daripada daratan yang hanya sekitar 6.000 km persegi. Fakta lain, dari 108 desa definitif di Parimo, sebanyak 86 desa di antaranya berada di pesisir pantai atau bibir Teluk Tomini.

“Kami paham, maksud pembentukan otorita ini untuk memaksimalkan eksploitasi kekayaan laut dan meminimalkan penangkapan ikan ilegal. Tapi Menteri Kelautan dan Perikanan lupa bahwa ada banyak masyarakat nelayan, termasuk di Parigi Moutong, yang perlu mendapat perhatian. Seharusnya fokus otorita ini lebih ke peningkatan masyarakat nelayan, bukan sekadar eksploitasi,” kata Bupati Parimo Longki Djanggola menjelaskan.

Contoh saja, kata Bupati, masyarakat Parimo di sepanjang pesisir yang sekian lama tidak diperhatikan pemerintah dan hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

“Kalau ada analog ’tikus mati di lumbung padi’, maka di Parigi analog itu menjadi ’nelayan melarat di depan Teluk Tomini’. Artinya, kalau pelaksanaan Otorita Teluk Tomini tidak berpihak kepada mereka, apa jadinya program ini. Yang saya khawatirkan bisa saja terjadi kecemburuan sosial yang menimbulkan konflik. Kan bukan itu yang kita harapkan,” kata Bupati.

Diakui Longki, potensi Teluk Tomini yang dimiliki daerahnya sebenarnya adalah anugerah. Tapi di sisi lain, ini juga menjadi persoalan berat. Persoalan tersebut antara lain masyarakat nelayan yang umumnya hidup miskin dan terbelakang, maraknya penangkapan ikan ilegal, serta ancaman kerusakan lingkungan laut akibat penggunaan bom ikan.

Nelayan Parimo sendiri ujar Longki, seperti kebanyakan nelayan di Indonesia masih menangkap ikan dengan peralatan sederhana. Bahkan banyak yang masih menggunakan katinting, sejenis perahu kecil dengan mesin kecil. Akibatnya, baru sekitar 30 persen dari total kekayaan laut di wilayah laut Parimo yang bisa dieksploitasi nelayan. Bahkan, hasil laut yang hilang akibat penangkapan ilegal jauh lebih banyak.

“Kami sudah menetapkan pengembangan kelautan ini adalah mutlak dan akan jadi fokus hingga beberapa tahun ke depan atau hingga ada perubahan yang cukup signifikan terutama pada masyarakat nelayan. Bahkan, kami juga menjadikan pengembangan masyarakat nelayan ini sebagai salah satu indikasi keberhasilan pembangunan,” papar Longki.

Untuk tahap awal, kata Longki, pemerintah menyisihkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar khusus untuk membantu nelayan dalam modal kerja dan peralatan. Jumlah ini belum termasuk bantuan dari berbagai pihak termasuk pusat dan provinsi yang totalnya mencapai Rp 5 miliar.

Selain modal kerja dan alat tangkap, pemerintah juga mencari pasar. Kendati belum ada perusahaan yang membangun industri perikanan di Parimo, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah pengusaha dari Bali dan Jawa membantu pemasaran ikan nelayan.

“Biasanya kalau nelayan sudah di laut, pengusaha-pengusaha dari Bali dan Jawa ini yang datang dengan membawa kapal mereka dan langsung membeli hasil tangkapan nelayan. Biasanya sekali angkut, ikan yang dibawa antara 15 hingga 25 ton. Umumnya ikan yang dibeli adalah ikan kerapu, tuna, layang, dan lainnya,” kata Bupati menjelaskan.

Pembenahan desa-desa pantai dengan membangun permukiman nelayan, budidaya ikan kerapu, pengolahan ikan pascatangkap, serta pengembangan wisata pantai dan pulau adalah program lain pemerintah untuk membenahi wilayah pesisir.

Selain laut dengan Teluk Tomini, potensi besar yang dimiliki Parimo adalah beras dan kakao. Parimo adalah salah satu penghasil terbesar beras di Sulawesi Tengah. Dengan produksi 86.000 ton beras per tahun dan kebutuhan lokal sekitar 20.000-30.000 ton, terdapat surplus 60.000 ton. Sebenarnya, ujar Longki, surplus ini adalah potensi. Tapi sayangnya, surplus ini juga diakui menjadi sumber kehilangan pemerintah dan masyarakat hingga mencapai Rp 80 miliar.


Catatan:

Kabupaten Parigi Moutong adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Parigi. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.231 km² dan berpenduduk sebanyak 373.346 jiwa (2006), dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 190.092 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 183.254 jiwa.

Kabupaten Parigi Moutong terbagi menjadi 12 kecamatan:

Ampibabo
Bolano Lambunu
Kasimbar
Moutong
Parigi
Sausu
Tinombo
Tinombo Selatan
Tomini
Torue
Mepanga
Toribulu


Sumber:
Reny Sri Ayu Taslim - Kompas Kamis, 15 Januari 2004, dalam :
http://telukpalu.com/2005/10/kabupaten-maritim-di-bibir-teluk-tomini/
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Parigi_Moutong

Sumber Gambar:
http://ptbg.sulteng.go.id/pub/images/rsgallery/original/parimo1.jpg
http://regionalinvestment.com/sipid/id/area.php?ia=7208

Sekilas Morowali


Kata “Morowali” dalam bahasa Suku Wana berarti “gemuruh”. Kata Morowali merujuk pada tempat tinggal Suku Wana yang berdiam di sekitar daerah aliran Sungai Bongka dan anak-anak sungainya di pedalaman Bungku Utara. Morowali kemudian diabadikan sebagai nama daerah tempat mereka tinggal.

Kabupaten Morowali dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang No. 51 tahun 1999. Kabupaen ini mempunyai luas wilayah terbesar kedua setelah Kabupaten Donggala. Potensi yang tengah dikembangkan di Morowali diataranya; lapangan usaha pertanian, ada pula potensi yang mesti dilestarikan seperti Cagar Alam Morowali.

Cagar Alam Morowali yang berada di dalam wilayah Kabupaten Morowali memiliki luas 225.000 hektar. Kawasan ini merupakan wilayah konservasi terluas kedua di Sulawesi Tengah setelah Taman Nasional Lore Lindu di Kabupaten Donggala. Berbagai fauna dilindungi di kawasan ini, seperti anoa, babi rusa, musang cokelat, dan burung maleo.

Alternatif potensi yang dapat dikembangkan MorowaIi adalah pertanian, yang selama ini menjadi tumpuan 76 persen penduduk. Komoditas perkebunan rakyat terdiri atas kelapa, cengkih, kopi, cokelat, jambu mete, sagu, pala, dan lada. Jenis tanaman perkebunan yang dapat dijumpai di setiap kecamatan adalah kelapa, kopi, cengkih, cokelat dan jambu mete. Pengelolaan perkebunan rakyat selama ini belum tertangani maksimal.

Potensi perikanan di Kabupaten Morowali juga lumayan cerah. Di antara 10 kecamatan hanya Kecamatan Mori Atas dan Lembo yang tidak memiliki garis pantai, sehingga ada 80 persen wilayah Morowali yang berpotensi untuk perikanan. Nelayan yang tinggal di delapan kecamatan itu mengandalkan Teluk Tolo sebagai lahan tangkapan ikan. Sebagian besar nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional seperti pancing, bubu, dan jaring angkat. Sisanya, menggunakan alat tangkap modern seperti jaring insang, pukat cincin, dan pukat kantong. Jangkauan penangkapan pun terbatas di sekitar Teluk Tolo karena sarana transportasi masih terbatas dengan memakai perahu tanpa motor. Hanya sekitar tiga persen yang menggunakan kapal motor, selebihnya masih menggunakan perahu tanpa motor atau perahu bermotor.

Penggunaan sarana transportasi dan alat tangkap yang masih sederhana ini berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Jenis ikan ekonomis tinggi, seperti kakap, cakalang, dan tuna, tentu saja masih sulit ditangkap. Selama ini jenis ikan pelagis ekonomis rendah seperti kembung, teri, dan layang yang banyak ditangkap nelayan Morowali. Hasil tangkapan dalam bentuk segar dan kering umumnya untuk konsumsi lokal atau luar daerah. Pemasarannya sampai ke Palu, Kendari di Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Di kabupaten ini juga dikembangkan perikanan budidaya tambak bandeng. Namun, pengelolaannya masih terbatas secara tradisional. Kecamatan Menui Kepulauan memiliki potensi budidaya rumput laut. Hasil panennya selama ini diambil oleh pedagang Kendari untuk diolah di Kota Kendari.

Potensi tersebut masih terhalang oleh hambatan infrastruktur. Selama ini, untuk mencapai Kolonodale, pusat kendali pemerintahan kabupaten, paling cepat dapat ditempuh satu hari satu malam. Ada dua alternatif jalan. Lewat jalan darat dari Makassar langsung ke Kolonodale, atau dengan pesawat ke Kota Palu. Menginap semalam di Palu kemudian melanjutkan perjalanan ke Kolonodale. Tidak ada kendaraan yang berani jalan malam karena rute jalan ini melewati daerah yang masih menyisakan kekhawatiran pengemudi terhadap kerusuhan Poso.


Sumber :
http://telukpalu.com/2005/08/sekilas-morowali/
4 Agustus 2005

Profil Kabupaten Morowali



Morowali merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yanng beribukota di Kolonodale, secara geografis terletak di 01o31 12 - 03o46 48 LS dan antara 121o02 24 - 123o15 36 BT.

Daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Banggai dan Kabupaten Poso di utara, provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi selatan di selatan, Perairan Teluk tolo di timur, Kabupaten Poso di barat. Luas daerah ini adalah 15.490,12 Km2. Secara administratif, daerah ini terbagi menjadi 13 Kecamatan, 239 Desa.

Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain di sektor perkebunan dengan komoditi unggulannya berupa kakao, kelapa sawit, kelapa dalam, cengkeh, jambu mete, kopi robusta dan lada. Lapangan usaha ini dikelola oleh perusahaan swasta besar, PT. Perkebunan Nusantara, perkebunan rakyat, PT. Tamako Graha Krida. Potensi perikanan di Kabupaten Morowali juga lumayan cerah. Penggunaan sarana transportasi dan alat tangkap yang masih sederhana ini berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Jenis ikan ekonomis tinggi, seperti kakap, cakalang, dan tuna, tentu saja masih sulit ditangkap. Selama ini jenis ikan pelagis ekonomis rendah seperti kembung, teri, dan layang yang banyak ditangkap nelayan Morowali. Hasil tangkapan dalam bentuk segar dan kering umumnya untuk konsumsi lokal atau luar daerah. Di kabupaten ini juga dikembangkan perikanan budidaya tambak bandeng dan rumput laut.

Dari hasil perkebunan dan perikanan ini berdampak besar juga terhadap perdagangan. Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa, di daerah ini juga telah terdapat Pelabuhan Kolonodale, serta terdapat berbagai sarana dan prasarana pendukung diantaranya sarana pembangkit tenaga listrik, air bersih, gas dan jaringan telekomunikasi.


Sumber Data:
Sulawesi Tengah Dalam Angka 2006 / 2007
(01-9-2007)
BPS Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 48, Palu 94114
Telp (0451) 483610, 483611
Fax (0451) 483612

Sumber :
http://ptbg.sulteng.go.id/pub/images/rsgallery/original/morowali1.jpg
http://regionalinvestment.com/sipid/id/displayprofil.php?ia=7203

Pelajaran Buruk Morowali


Jika saja pemerintah berpikir panjang – lebih panjang dari usia jabatanmereka yang dipilih lewat Pemilu dan Pilkada. Pasti akan berpikirulang memilih pertambangan - yang tak terbarukan dan berumur pendek,sebagai pilihan utama ekonomi daerahnya.

***
Masih ingat banjir dan tanah longsor Morowali di Sulawesi tengah? Tahun lalu, lebih 71 orang meninggal, puluhan lainnya dirawat di rumah sakit, ribuan orang mengungsi dan tak terhitung kerugian materi yang hilang.Tak hanya tahun lalu, setidaknya 10 tahun terakhir, banjir dan longsor jadi langganan di Morowali. Dan tahun 2007 yang terparah.

Walhi Sulawesi tengah menyoroti tingginya laju hutan sebagai pemicu terjadinya banjir. Sepanjang 2001 hingga 2007, penggundulan hutan mencapai 42,27 ribu ha pertahun. Dengan laju kerusakan itu, hutan Morowali akan musnah pada 2027. Apalagi diwaktu yang sama, pemerintah telah mengeluarkan izin pembukaan lahan hutan seluas 253.418 ha untuk kebun skala besar sawit, pertambangan dan penebangan kayu. Dari luasan itu, lebih separuhnya adalah pertambangan.

Dan tahun ini, banjir berkunjung lagi. Ada tujuh desa terendam banjir. Lagi-lagi, yang terendam adalah lokasi bencana yang sama tahun lalu. Banjir kali ini akibat luapan Sungai Siombo, Makato, dan Pirangan, sungai yang sama yang meluap Juli 2007 lalu.

Rupanya untuk urusan banjir, Morowali sudah mirip Jakarta. Banjir berulang karena penyebab yang sama dan di lokasi yang sama diperlakukan sama : bagai bencana mendadak. Penggalangan bantuan banjir menjadi kegiatan utama saat banjir datang, Begitu banjir reda, penyebab banjir tak dibicarakan lagi.

Saat banjir datang, penggalangan bantuan digalakkan, dana penanganan bencana mengucur deras. Mungkin menangani banjir lebih menarik buat pemda Morowali – juga daerah lainnya. Banjir bisa menghasilkan proyek-proyek infrastruktur baru. Dan bisa jadi lahan korupsi baru. Itulah mengapa pekerjaan rumah mencegah terjadinya banjir jarang menampakkan hasil.

Bagi pemerintah di banyak tempat, banjir seolah berkah. Jika tak percaya, coba lihat pilihan-pilihan pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah pusat dan daerah saat ini. Bagai jauh panggang dari api. Pilihan malah jatuh pada pembukaan kebun skala besar sawit dan pertambangan, yang rakus lahan dan air. Begitupun Morowali.

Menurut Sahabat Morowali, Bupati Daltin Tamalagi dan penggantinya saat ini, telah mengeluarkan sekitar 156 ijin Kuasa Pertambangan. Sebagian besar untuk tambang Nikel dan Chrom.

Setiap perijinan luasannya bisa mencapai 2 ribu hingga 3 ribu ha. Ini belum terhitung ijin Kontrak Karya milik PT Inco dan Rio Tinto – perusahaan Inggris, yang belum tuntas.

Dalam dua tahun terakhir, Morowali banyak dikunjungi para pengusaha China. Merekalah yang tertarik menambang bijih Nikel. Mereka datang ke daerah yang kaya Nikel dan berusaha mendapat Kuasa Pertambangan.

Meskipun judulnya adalah usaha tambang Nikel, tapi sebenarnya tambang- tambang itu diperlakukan mirip galian sirtu. Ini cara yang paling primitif dalam teknik penambangan. Permukaan tanah disingkap, bijih Nikel digali dan diangkut ke negara lain untuk ekspor. Tak ada pembangunan pabrik Nikel, tak ada pengolahan menjadi Nikel. Hanya tanah batuan yang diangkut.

Kabarnya Pemda malah memfasilitasi perusahaan melakukan transaksi pembebasan tanah dengan warga. Untuk tiap metrik ton bijih Nikel yang diangkut, sang pengusaha cukup membayar Rp 5000 untuk warga. Rp 2500 diberikan tunai, separuhnya untuk kegiatan pengembangan masyarakat.

Tak hanya Morowali, di Sulawesi Tenggara juga melakukan hal yang sama. Saat ini lebih 120 perijinan pertambangan yang dikeluarkan. Bahkan pulau sekecil Kabaena yang luasnya tak sampai 100 ribu ha, punya 22 konsesi pertambangan. Salah satunya adalah konsesi PT Inco, tambang Nikel raksasa milik asing.

Contoh lainnya Kalimantan Selatan. Hingga tahun 2005, setidaknya 1,2 juta ha lebih daratan yang punya ijin pertambangan. Dinas Pertambangan Kalsel – dikutip Radar Banjar, menyebut tahun lalu, terdapat 400 lebih izin usaha pertambangan di Kalsel. Sejumlah 379 izin diantaranya, diterbitkan para bupati.

Bulan Juni 2006, banjir menyapu empat kabupaten, yaitu Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Hasil analisa citra Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (LAPAN) menunjukkan kejadian itu disebabkan beberapa faktor, yaitu curah hujan yang relatif tinggi, posisi topografi yang rawan bencana banjir dan kondisi penutup atau penggunaan lahan yang telah banyak menjadi lahan-lahan terbuka, baik pada daerah hilir maupun hulu.

Kawasan terbuka itu terkait dengan pengerukan batubara. Pada daerah yang dilanda banjir, seperti kecamatan Kintap di Tanah Laut dan kecamatan Satui di Tanah Bumbu, sedikitnya 27 perusahaan dengan luas konsesi lebih dari 111 ribu ha, semua menambang pas di kawasan hulu.

Tahun-tahun berikutnya Tanah laut dan tanah Bumubu langganan banjir.

Dan ongkos banjir ini tak sedikit. Dalam dua tahun terakhir, banjir membuat pasokan batubara untuk PLTU asam-asam terganggu. Lokasi dan jalan ke luar maupun masuk tambang terendam air setinggi satu meter. PLN akhirnya menurunkan daya listriknya dan melakukan pemadaman bergilir. Belum lagi kerugian akibat rusaknya infrastruktur dan perekonomian desa-desa korban banjir.

Jika saja pemerintah disana tak malas menghitung, pasti ketemu jumlah defisit antara pemasukan hasil kerukan batubara dengan besaran kerugian yang dialami karena banjir.

Jika saja pemerintah berpikir panjang – lebih panjang dari usia jabatan mereka yang dipilih lewat Pemilu dan Pilkada. Pasti akan berpikir ulang, memilih pertambangan - yang tak terbarukan dan berumur pendek, sebagai pilihan utama ekonomi daerahnya.

Apalagi sebagian besar kerukan mineral dan batubara itu digunakan untuk sebesar-besarnya kebutuhan asing.

Ditulis Siti Maemunah, Koordinator Nasional JATAM


Sumber :
http://www.jatam.org/content/view/400/75/
26 Juni 2008

Sumber Gambar:
http://lorelindu.files.wordpress.com/2009/06/kapalnickel.jpg

Kabupaten Donggala



Kabupaten Donggala adalah salah satu kabupaten yang terletak di Sulawesi Tengah. Kabupaten ini memiliki populasi 300.705 jiwa dimana 150.890 jiwa adalah pria dan 149.215 adalah wanita. Mereka tersebar di 21 kecamatan dengan luas wilayah sekitar 10.471,71 Km2. Mayoritas pendidikan masyarakat setempat relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dimana 39,63 persen warga masyarakat tidak tamat pendidikan dasar dan yang tamat pendidikan dasar mencapai 38,8 persen.

Tak heran jika banyak warga Donggala berprofesi sebagai petani untuk mata pencaharian sehari-hari. Kontribusi pertanian pada pembentukan PDRB atas harga konstan 2000 bernilai Rp 1,171 triyun atau 41,55 persen dari total PDRB.

Donggala terkenal sebagai lumbung padi di Sulawesi Tengah. Hasil produksi padi tahun 2006 mencapai 220.761 ton dan ini merupakan produk tertinggi di Sulawesi Tengah. Selain itu, Donggala juga dikenal sebagai produsen terbesar untuk ubi kayu dan ubi jalar. Total produksi ubi kayu mencapai 21.782 ton dan tersebar di Kecamatan Marawola dan Sindue. Sedangkan ubi jalar mencapai 12.177 ton, tersebar di Kecamatan Marawola dan Damsol.

Untuk hasil produksi kacang hijau, Donggala merupakan produsen terbesar kedua setelah Kabupaten Banggai. Total produksi kacang hijau mencapai 315 ton dan tersebar di Damsol dan Sindue. Selain itu, Donggala juga penghasil jagung 3.6011 ton, kedelai 360 ton, dan kacang tanah 2.042 ton.

Selain itu, Donggala juga dikenal penghasil kelapa yang mencapai 36.321,4 ton, kelapa sawit 115 ton, kakao 44.197,18 ton, cengkeh 1.438,18 ton, kopi 4.345,39 ton, lada 119,32 ton, pala 202,7 ton, jambu mete 93,99 ton, vanili 9,35 ton, dan kapuk 71,68 ton.

Donggala merupakan penghasil kelapa terbesar kedua di Sulawesi Tengah. Kelapa terdapat di seluruh kecamatan. Donggala penghasil kopi dan kapuk terbesar di Sulawesi Tangah. Kopi banyak terdapat di Kecamatan Kulawi sedangkan kapuk di Kecamatan Labuan. Perkebunan lada merupakan salah satu produk unggulan dan banyak terdapat di Balaesang.

Untuk peternakan, daerah Donggala merupakan penghasil Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba, Babi, Ayam Ras, Ayam Buras, dan Itik. Populasi Sapi mencapai 38.659 ekor tersebar di Sirenja, Balaesang, dan Biromaru, sedangkan Kerbau sebanyak 456 ekor banyak terdapat di Kulawi. Populasi Kuda 705 ekor, banyak di Kecamatan Kulawi dan Maralowa. Sedangkan Kambing sebanyak 33.305 ekor, banyak dijumpai di Marawola, Banawa, dan Dolo. Daerah ini dikenal memiliki makanan khas, yakni sop kaki Kerbau Donggala.

Populasi Domba 970 ekor terdapat di Biromaru dan Marawola. Untuk ternak unggas Ayam Ras tercatat sebanyak 977.636 ekor banyak terdapat di Kecamatan Biromaru dan Marawola dan Ayam Buras sebanyak 389.403 ekor banyak terdapat di Biromaru dan Sojol. Sedangkan Itik tercatat sebanyak 10.574 ekor banyak terdapat di Sojol dan Biromaru. Kecamatan Biromaru, Sojol, dan Marawola sangat baik dijadikan pusat budidaya ternak kecil dan unggas, di Kecamatan Sirenja dan Kulawi untuk pengembangan ternak besar.

Sektor lain yang memberi kontribusi terbesar kedua pada perekonomian Donggala adalah jasa keuangan dan jasa perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertanian di wilayah ini sangat didukung kuat oleh sektor keuangan sebagai lembaga pemberi modal.


Sumber:
http://www.cps-sss.org/web/home/kabupaten/kab/Kabupaten+Donggala

Sumber Gambar:
http://www.starfish.ch/Zeichnung/Karten/Donggala.GIF
http://www.potlot-adventure.com/wp-content/uploads/2009/04/pantai-donggala.jpg

Profil Kabupaten Buol



Wilayah Buol merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah yang beribukota di Lipunoto, secara geografis terletak di 0,35o- 1,20o LU dan antara120,12o- 122,09o BT. Daerah ini berbatasan dengan Laut sulawesi sekaligus berbatasn dengan Negara Philipina di utara, Kabupaten Toli-toli dan Kabupetn Parimo di selatan, Kabupetn gorontalo di Provinsi Gorontalo di timur, Kabupaten Tolitoli di barat. Luas wilayah daerah ini adalah 4.043, 57 Km2.

Secara administratif, daerah ini terbagi menjadi 9 Kecamatan, 98 Desa, dan 4 Kelurahan. Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain di sektor pertanian dengan hasil pertanian yang utama berupa bahan tanaman makanan yang meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kedele untuk hasil perkebunan komoditi yanng dihasilkan didaerah ini berupa kelapa dalam, cengkeh, kakao, jambu mete, lada, kopi robusta. Dari komoditi perkebunan ini kelapa sawit menjadi komoditas unggulan, minyak goreng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dengan kandungan asam lemak yang rendah, perusahan kelapa sawit ini selain menyediakan lapangan usaha dengan menyerap tenaga kerja, pengolahan perkebunan kelpa sawit ini juga membeerikan pemasukan bagi kas Kabupaten.

Selain dari pertanian, Kabupaten Boul jiga memiliki potensi pertambangan terdapat potensi tambang emas, bijih besi, batu bara, pasir kuarsa, dan gas. Dari hasil pertanian dan perkebunan ini berdampak besar juga terhadap perdagangan. Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa, daerah ini juga telah memiliki Bandara Pogugol yang terletak di Boul, Dua buah Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Paleleh dan Pelabuhan Lokodidi, serta terdapat berbagai sarana dan prasarana pendukung diantaranya sarana pembangkit tenaga listrik, air bersih, gas dan jaringan telekomunikasi.


Sumber Data:
Sulawesi Tengah Dalam Angka 2006 / 2007
(01-9-2007)
BPS Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 48, Palu 94114
Telp (0451) 483610, 483611
Fax (0451) 483612


Sumber :
http://regionalinvestment.com/sipid/id/displayprofil.php?ia=7207

Sumber Gambar:
http://www.cyberdharma.net/v2/index.php/cybernews.html%3Fstart
http://www.palu.bpk.go.id/?page_id=294

Kabupaten Banggai Kepulauan


View Larger Map

Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah dengan ibukota Banggai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah daratan 3.160,46 Km² dan wilayah laut 18.828,10 Km², serta berpenduduk sekitar 157.792 jiwa.

Secara administratif, Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 9 kecamatan. Wilayahnya memiliki 123 pulau dengan 5 pulau sedang yakni; Pulau Peleng luas 2.340 Km², Pulau Banggai 268 Km², Pulau Bangkurung 145 Km², Pulau Salue Besar 84 Km², Pulau Labobo 80 Km², dan 118 pulau kecil yang tidak dihuni.

Kabupaten Banggai Kepulauan terbentuk dari hasil pemekaran berdasarkan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan diresmikan 3 November 1999.

Sebagai wilayah kepulauan, laut menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang selalu digeluti masyarakat di sana. Di situ pulalah terdapat potensi dan kekayaan alam yang harus diolah dan diusahakan sebagai penopang kehidupan penduduk Bangkep. Laut bagi kebanyakan orang di kabupaten ini merupakan harapan.

Berdasarkan data yang ada, penduduk yang menggeluti perikanan sekitar 8.299 orang, sebagian di antara mereka adalah petani yang merangkap menjadi nelayan. Disaat lahan pertanian tidak membutuhkan banyak tenaga, mereka biasanya melaut mencari ikan. Dari hamparan air asin 6.522 kilometer persegi ini ditangkap 11.487 ton ikan. Jika dirupiahkan, nilainya Rp 31,6 miliar.

Kontribusi perikanan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Bangkep tahun 2002 tercatat Rp 33,3 miliar, atau sekitar 6,8 persen dari total kegiatan ekonomi Rp 491,4 miliar. Perkebunan menyumbang 19,4 persen dan tanaman bahan pangan 18,5 persen.

Andalan hasil perkebunan di wilayah ini adalah kelapa, cengkeh, kakao, dan jambu mete yang dihasilkan di seluruh kecamatan. Dari masing-masing komoditas itu tahun 2002 dihasilkan 18.235 ton kelapa, 805 ton cengkeh, 1.642 ton kakao, dan 1.115 ton jambu mete. Karena di Bangkep belum ada industri pengolahan yang mampu menyerap hasil perkebunan tersebut.

Seperti halnya kelapa, setelah dikeringkan dalam bentuk kopra dikirim ke Luwuk, ibu kota Kabupaten Banggai. Di kabupaten induk terdapat pabrik minyak goreng yang membutuhkan bahan baku kopra. Sebagian dikirim ke Surabaya untuk keperluan sama. Adapun jambu mete sebagian besar dibeli oleh pedagang dari Pulau Jawa.

Cengkeh yang dulu pernah menjadi pundi-pundi uang petani kini terpuruk. Cengkeh kering per kilogram dihargai Rp 12.000-Rp 13.000. Padahal tahun 2002 pernah mencapai Rp 80.000.

Meskipun sumbangan tanaman pangan terhadap perekonomian cukup berarti, untuk mencukupi kebutuhan pangan terutama beras, Bangkep mendatangkan dari luar. Beras didatangkan dari Kabupaten Banggai dan Parigi Moutong.

Sebagai wilayah kepulauan, angkutan laut sangat dibutuhkan. Apalagi kapal besar yang bisa mengangkut hasil bumi ke propinsi atau pulau lain. Keberadaan kapal tersebut sangat membantu perekonomian Bangkep. Hasil bumi dan laut yang paling menonjol adalah cumi kering, bisa cepat sampai ke konsumen di Pulau Jawa.

Wilayah Bangkep kaya akan keindahan laut, pantai, dan pulau-pulau kecil yang memesona. Semakin sulitnya mencapai kabupaten ini, semakin jauh harapan untuk bisa menarik wisatawan. Perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan dibangun diatas aktivitas ekonomi.

Kontribusi pertanian dalam pembentukan PDRB mencapai 51 persen (atas dasar harga konstan 2000) dengan nilai ekonomi mencapai Rp 257.12 milyar. Banggai Kepulauan sangat terkenal dengan ubi Banggai dan keladi. Dua jenis tanaman palawija ini telah menghasilkan 8.933,9 ton ubi Banggai dan 8.666,2 ton keladi. Ubi Banggai banyak terdapat di Kecamatan Banggai dan Lainag sedangkan keladi banyak terdapat di Kecamatan Tinangkung dan Banggai.

Selain itu, daerah ini juga penghasil padi yang mencapai 1.321 ton, jagung 631 ton, ubi kayu 3.356 ton, ubi jalar 1.378 ton, kacang tanah 2.550 ton, serta kedelai dan kacang hijau yang cukup besar.

Selain itu, daerah ini juga menghasilkan kelapa mencapai 27.646,9 ton, kopi 178,36 ton, cengkeh 1.392,9 ton, jambu mete 4.627,5 ton, cokelat 4.912,14 ton, dan kemiri 449,78 ton. Kakao atau cokelat merupakan salah satu hasil produksi perkebunan yang diandalkan. Cokelat banyak terdapat di Kecamatan Banggai dan Totilkum. Selain itu, jambu mete juga dapat diandalkan produksinya. Tanaman ini banyak terdapat di Bokan Kepulauan dan Bulagi.

Sementara hasil ternak dari daerah ini adalah Sapi 11.223 ekor, Kuda 627 ekor, Kambing 33.343 ekor, Babi 25.243 ekor, Ayam Kampung 457.047 ekor, dan Itik 45.257 ekor. Sapi banyak terdapat di kecamatan Tinangkung, Bangkurung, dan Bokan Kepulauan sedangkan Kuda banyak terdapat di Tinangkun dan Tonikum. Ternak kecil seperti Kambing banyak terdapat di Kecamatan Tinangkung dan Banggai. Sedangkan Babi banyak terdapat di Buko dan Tinangkung. Kecamatan Tinangkung juga banyak menghasilkan unggas Ayam Kampung dan Itik.

Selain hasil komoditi di atas, daerah Banggai Kepulauan dengan latar lautan juga sangat terkenal dengan hasil pengawetan ikan baik melalui proses penggaraman 769 ton dan pengasapan 147,19 ton. Maka tak heran jika Kabupaten Banggai merupakan penyalur terbesar untuk kebutuhan ikan pengasapan dan ikan asin. Ke depan, daerah ini ini perlu fokus pada pembangunan perikanan dan kelautan yang harus dibangun secara lebih baik dan profesional agar dapat meningkatkan pendapat asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.


Sumber :
http://www.cps-sss.org/web/home/kabupaten/kab/Kabupaten+Banggai+

Sumber Gambar:
http://www.formatnews.com/photo/1214182374BANGGAI.png

Eksotik Banggai Kepulauan



Kabupaten Banggai kepulauan memiliki pulau-pulau sedang dan kecil antara lain Pulau Peleng, Pulau Banggai, Pulau Bangkurung, Pulau Salue Besar, Pulau Labobo dan 116 pulau-pulau kecil lainnya. Kepulauan ini merupakan kawasan yang sangat bagus untuk melakukan berbagai kegiatan air seperti berenang dan menyelam. Di kawasan perairan ini wisatawan mungkin dapat melihat dugong atau sapi laut dan bahkan ikan paus.

Walaupun panoramanya sangat bagus namun fasilitas akomodasi di pulau ini masih sangat terbatas tetapi wisatawan masih dapat menginap di rumah-rumah milik penduduk setelah sebelumnya meminta ijin kepada kepala desa setempat. Wisatawan dapat menyewa perahu motor yang dapat ditemui di setiap desa jika ingin mengelilingi kawasan kepulauan ini.

Banggai Kepulauan termasuk dalam kawasan wilayah yang memiliki keunikan tersendiri. Wilayah ini terdiri dari pulau besar, pulau kecil, pegunungan dan perbukitan. Di pedalaman tersebar beraneka ragam flora dan fauna, pesisir pantai kaya akan keanekaragaman ekosistem laut, seperti hutan bakau, padang , tipe-tipe serta biota laut lainnya.

Untuk wisata pantai dan bawah laut maka Pulau Mekelu (Pulau Tikus ), Pulau Lasampung Delopo, Kembongan, merupakan tempat yang di kelilingi pasir putih dan terumbu karang. Keindahan bawah laut Tolobundu di pulau Lo. Bangkurung. Wilayah ini terdiri dari pulau-pulau kecil, tersebar terumbu infsourlamwaessii pteanrgiwahisata nusantara 561 karang, ikan hias dan pasir putih banyak terdapat dipulau ini.

Pulau Kembongan merupakan objek wisata pantai. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu diving, snorkelling, Pulau Sampu-sampuan adalah sebuah pulau kecil yang hanya berukuran 2 kilometer dan untuk mencapainya harus menggunakan perahu motor selama empat jam perjalanan. Pulau ini memiliki pasir putih dan pantainya bergoa-goa. Keindahan bawah lautnya sangat menakjubkan karena memiliki berbagai jenis ikan hias yang unik.

Di Banggai kepulauan ini juga dapat dikunjungi Keraton Raja Banggai peninggalan Raja Banggai yang kondisinya masih terpelihara baik. Obyek wisata budaya ini sekitar 72 kilometer dari Luwuk. Di dalamnya terdapat keris kerajaan, payung kerajaan, alat musik kulintang dan pakaian kebesaran raja lainnya.

Kerajaan Banggai diperkirakan berdiri pada abad ke 13 tahun Saka 1478 atau tahun 1365 Masehi. Kerajaan ini berada di bawah pengaruh Kesultanan Ternate di Maluku Utara. Bentuk bangunan keratonnya seperti yang ada di Tidore dan Ternate karena hubungan historis.

Kerajaan Banggai dikenal sebagai kerajaan paling demokratis di dunia karena tidak mengenal putra mahkota atau ahli waris karena siapapun bisa diangkat sebagai raja atas keputusan Basalo Sangkep yang berfungsi sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau wakil rakyat. Banggai juga memiliki bendera berwarna putih bersudun 13 yang merupakan warisan rumpun keramat Paisutobui.

Makam Raja Mandapar menjadi salah satu tujuan wisata di kelurahan Lompio, kota Banggai. Makam yang hanya terbuat dari timbunan batu-batuan terkesan sangat sederhana tetapi banyak dikunjungi wisatawan. Dia adalah sosok yang menyatukan wilayah Banggai Keplauan dan Banggai Darat. Raja ini dimakamkan tahun 1625 atau 25 tahun setelah memerintah.

Di Kota Banggai ada tiga rumah keramat yaitu rumah keramat Bobolau, rumah keramat Kokini dan rumah keramat Putal. Salah satunya terletak di Kelurahan Lompio. Di rumah keramat ini terdapat sebuah keni atau bejana yang diyakini sebagai tempat tinggal Putri Saleh Butu Bulugaus. Putri ini dalam waktu tertentu keluar dari kendi dan menampakkan diri pada orang-orang di sekitarnya.

Konon Putri Bulugaus adalah putri seorang raja Banggai dan mempunyai saudara laki-laki bernama Abu Gasim. Namun dalam keseharian keduanya sering sekali bertengkar. Putri akhirnya wafat dan dimakamkan di rumah keramat itu dan Abu Gasim dimakamkan di rumah keramat di Kelurahan Dodung.
Pantai Lambangan Pauno merupakan obyek wisata lainnya di kota Banggai.

Tempat pemandian pinggir pantai ini di Desa Kendek sekitar 10 km dari Banggai. Pasir putih, batu karang, tebing terjal dan pohon ketapang yang memagari pantai memperindah pantai.

Kabupaten Banggai daratan juga memiliki obyek pantai yaitu Pantai Kilo Lima yang ramai dikunjungi masyarakat kota Luwuk karena letaknya dekat pusat kota. Deretan kios, kafe dan warung makan memenuhi pinggir pantai. Kegiatan olahraga pantai seperti berenang, ski air atau berselancar Suaka margasatwa Salodik terletak 27 km dari kota Luwuk. Untuk mencapai cagar alam ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat selama40 menit.

Daya tarik utamanya adalah air terjun bersusun-susun yang berada di ketinggian 600 meter dari atas permukaan laut. Karena alamnya yang indah, jaman kolonial dulu Belanda membuat pesanggrahan yang masih dapat dijumpai sampai sekarang. ***


Sumber :
http://ochansangadji.blogspot.com/2008/06/eksotik-banggai-kepulauan.html
23 Juni 2008

Sumber Gambar:
http://1.bp.blogspot.com/_HcP5hrTtRhk/SMypObElWaI/AAAAAAAAAGU/l-WTCaaJivA/s400/banggai+kepulauan.JPG
http://www.palu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/07/bangkep.jpg

Minggu, 21 Februari 2010

Sejarah Banggai

Sekitar abad ke-13, masa pada masa keemasan kerajaan Singosari yang berpusat di jawa Timur, ketika itu Singosari di bawah kekuasan terakhir dan terbesar yaitu Kertanegara ( 1268-1292 ), nama Banggai telah di kenal dan menjadi bagian kerajaan Singaosari.

Berikutnya, sekitar abad 13-14 Masehi pada masa kerajaan Mojopahit yang juga berpusat di Jawa Timur, ketika tampuk pemerintahan di pegang raja terbesar Mojopahit bernama Hayam Wuruk ( 1351-1389 ) saat itu kerajaan Banggai sudah dikenal dengan sebutan "BENGGAWI"dan menjadi bagian kerajaan Mojopahit.

Bukti bahwa kaerajaan Banggai sudah di kenal sejak zaman Mojopahit dengan nama Benggawi setidaknya dapat di lihat dari apa yang telah di tulis seorang pujangga Mojopahit yang bernama Mpu Prapanca dalam bukunya"Negara Kartagama" buku bertarikh caka 1478 atau tahun 1365 Masehi,yang dimuat dalam seuntai syair nomor 14 bait kelima sebagai berikut "Ikang Saka Nusa-Nusa Mangkasara,Buntun Benggawi,Kuni,Galiayo,Murang Ling Salayah,Sumba,solor,Munar,Muah,Tikang,I Wandleha,Athawa Maloko,Wiwawun ri Serani Timur Mukadi Ningagaku Nusantara".(Mangkasara = Makasar, Buntun = Buton, Benggawi = Banggai, Kunir = Pulau Kunyit,Salayah = Selayar, ambawa = Ambon,Maloko = Maluku ). Hayam Wuruk ingin mempersatukan Nusantara lewat sumpah Palapa yang di ucapkan sang Pati Gajah Mada.Dengan sumpah tersebut Hayam Wuruk makin terkenal dengan programnya mempersatukan Nusatara.

Di daerah yang sekarang kita kenal sebagai Kabupaten Banggai pernah bediri kerajaan-kerajaan kecil.Yang tertua bernama kerjaan bersaudara Buko dan Bulagi.letak kerajaan Buko dan Bulagi berada di pulau Peling belhan barat.Kemudian muncul keajaan-kerajaan baru seperti, Kerajaan Sisipan, Kerajaan Lipotomundo, dan Kadupadang.Semuanya beada di pulau Peling bagian tengah (sekarang kecamatan Liang).Sementara di bagian pulau Peling sebelah timur (sekitar Kecamatan Totikum dan Tinangkung) waktu itu telah berdiri kerajaan yang agak besar yakni kerajaan Bongganan.

Upaya unntuk memekarkan kerjaan Bongganan dilakukan Pangeran dan beberapa bangsawan kerajaan akhirnya membuahkan hasil bila sebelumnya wilayah kerajaan banggai hanya meliputi pulau Banggai, kemudian dpat diperlebar.

Di Banggai Darat ( kabupaten Banggai, waktu itu sudah berdiri Kerajaan Tompotika yang berpusat di sebelah utara ( Kecamatan Bualemo ) bagian Selatan kerajaan tiga bersaudara Motiandok, Balaloa, dan Gori-Gori.

Perkembangan Kerajaan Banggai yang ketika itu masih terpusat di Pulau Banggai, mulai pesat dan menjadi Primus Inter Pares atau yang utama dari beberapa kerajaan yang ada, sewaktu pemerintahan Kerajaan Banggai berada di bawah pembinaan Kesultanan ternate akhir abad 16.

Wilayah Kerajaan Banggai pada tahun 1950-an hanya meliputi Pulau Banggai, kemudian diperluas sampai ke Banggai Darat, hingga ke Tanjung Api, Sungai Bangka dan Togung Sagu yang terletak di sebelah Selatan Kecamatan Batui. Perluasan wilayah Kerajaan Banggai dilakukan oleh Adi Cokro yang bergelar Mumbu Doi Jawa pada abad ke-16. Istilah " Mumbu Doi" berarti yang wafat atau mangkat, khusus dipakai untuk raja-raja Banggai yang tertinggi derajatnya.

Adi Cokro adalah bangsawan dari Pulau Jawa yang mengabdikan diri kepada Sultan Baab-Ullah dari Ternate. Di tangan Adi Cokro kerajaan-kerajaan Banggai mampu dipersatukan hingga akhirnya ia dianggap sebagai pendiri Kerajaan Banggai. Adi Cokro tercatat pula sebagai orang yang memasukkan agama Islam ke Banggai. hal tersebut sebagaimana ditulis Albert C. Kruyt dalam bukunya De Vorsten Van Banggai ( Raja-raja Banggai).

Adi Cokro bergelar Mumbu Doi Jawa, yang dalam dialeg orang Banggai disebut Adi Soko, mempersunting seorang wanita asal Ternate berdarah Portugis bernama Kastellia ( Kastella). Perkawinan Adi dengan Kastellia melahirkan putra bernama Mandapar yang kemudian menjadi Raja Banggai. Istilah " Adi" merupakan gelar bangsawan bagi raja-raja Banggai, hal tersebut sama dengan gelar RM ( Raden Mas) untuk bangsawan Jawa atau Andi bagi bangsawan bugis.

Karena Kerajaan Banggai dikenal Oleh Kerajaan Ternate, sementara Kerajaan Ternate ditaklukan Bangsa Portugis, otomatis Kerajaan Banggai berada dibawah kekuasaan Bangsa Portugis. Bukti, itu setidaknya dapat dilihat dengan ditemukannya sisa-sisa peninggalan Bangsa Portugis di daerah ini di antaranya meriam kuno atau benda peninggalan lainnya.

Tahun 1532 P.A. Tiele pernah menulis dalam bukunya De Europeers in Den maleischen Archipel, di sana disebutkan, bahwa pada tahun 1532. Laksamana Andres De Urdanette yang berbangsa Spanyol merupakan sekutu ( kawan ) dari Sultan Jailolo, pernah mengunjungi wilayah sebelah Timur Pulau Sulawesi ( Banggai ). Andres de Urdanette merupakan orang barat pertama yang menginjakan kaki di Banggai. Sedang orang Portugis yang pertama kali datang ke Banggai bernama Hernando Biautemente tahu 1596.

Tahun 1956 Pelaut Belanda yang sangat terkenal bernama Cornelis De Houtman datang ke Indonesia. Menariknya, pada tahun 1594 atau dua tahun sebelum datang ke Indonesia Cornelis De Houtman sudah menulis tentang Banggai.

ketika Adi Cokro ynag bergelar Mumbu Doi Jawa, kembali ke tanah Jawa dan wafat disana, tampuk Kerajaan Banggai dilanjutkan oleh Mandapar dengan gelar Mumbu Doi Godong. Mandapar dilantik sebagai Raja Banggai pada tahun 1600 di Ternate oleh Sultan Said Uddin Barkat Syah.

Tahun 1602 Belanda datang ke Indonesia dan mendirikan Vereeniging Oast Indische Compagnie ( VOC ) yang merupakan Kongsi Dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur ( Indonesia ).

Kesaksian salah seorang pelaut bangsa Inggris bernama David Niddeleton yang pernah dua kali datang ke Banggai menyebutkan. Pengaruh VOC di Banggai sudah ada sejak Raja Mandapar memimpin Banggai. Kerajaan Banggai pernah dikuasai Ternate. namun setelah Kerajaan Ternate dapat ditaklukan dan direbut oleh Sultan Alaudin dari Kerajaan Gowa ( Sulawesi Selatan ) maka Banggai ikut menjadi bagian dari Kerajaan Gowa. Dalam sejarah tercatat Kerajaan Gowa sempat berkembang dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dan kuat di Indonesia Timur.

Kerajaan Banggai berada di bawah pemerintahan Kerajaan Gowa berlangsung sejak tahun 1625-1667. Pada tahun 1667 dilakukan perjanjian Bongaya yang sangat terkenal antara Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gowa melepaskan semua wilayah yang tadinya masuka dalam kekuasaan Kerajaan Ternate seperti Selayar, Muna, Manado, Banggai, Gapi ( Pulau Peling ), Kaidipan, Buol Toli-Toli, Dampelas, Balaesang, Silensak dan kaili.

Pada saat Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang sengit melawan Belanda. Bentuk perjuangan yang dilakukan Hasanuddin ternyata memberikan pengaruh tersendiri bagi Raja Banggai ke-4, yakni Raja Mbulang dengan gelar Mumbu Doi Balantak ( 1681-1689 ) hingga Mbulang memberontak terhadap Belanda.

Sebenarnya Mbulang Doi Balantak menolak untuk berkongsi dengan VOC lantaran monopoli dagang yang terapkan Belanda hanya menguntungkan Belanda sementara rakyatnya di posisi merugi. Tapi apa hendak dikata, karena desakan Sultan Ternate yang menjadikan Kerajaan Banggai sebagai bagian dari taklukannya, dengan terpaksa Mbulang Doi Balantak tidak dapat menghindar dari perjanjian yang dibuat VOC ( Belanda ).

Tahun 1741 tepatnya tanggal 9 November perjanjian antara VOC dengan Mbulang Doi Balantak diperbarui oleh Raja Abu Kasim yang bergelar Mumbu Doi Bacan. Meski perjanjian telah diperbaharui oleh Abu Kasim, tetapi secara sembunyi - sembunyi Abu Kasim menjalin perjanjian kerjasama baru dengan Raja Bungku. Itu dilakukan Abu Kasim dengan target ingin melepaskan diri dari Kerajaan Ternate. Langkah yang ditempuh Abu Kasim ini dilakukan karena melihat beban yang dipikul oleh rakyat Banggai sudah sangat berat karena selalu dirugikan oleh VOC. Tahu raja Abu Kasim menjalin kerjasama dengan Raja BUngku, akhirnya VOC jadi berang ( marah ). Abu Kasim lantas ditagkap dan dibuang ke Pulau Bacan ( Maluku Utara ), hingga akhirnya meninggal disana.

Usaha Raja - raja Banggai untuk melepaskan diri dari belenggu Kerajaan Ternate berulang kali dilakukan. dan kejadian serupa dilakukan Raja Banggai ke-9 bernama Antondeng yang bergelar Mumbu Doi Galela ( 1808 - 1829 ).Serupa dengan Raja-raja Banggai sebelumnya, Antondeng juga melakukan perlawanan kepada Kesultanan Ternate. Sebenarnya perlawanan Anondeng ditujukan kepada VOC ( Belanda ). Karena Antondeng menilai perjanjian yang disebut selama ini hanya menguntungkan Hindia Belanda dan menjepit rakyatnya. Karena itulah Antondeng memberontak. Karena perlawanan kurang seimbang, Antondeng kemudian ditangkap dan dibuang ke Galela ( Pulau Halmahera ).

Setelah Antondeng "dibuang" ke Halmahera, Kerajaan Banggai kemudian dipimpin Raja Agama, bergelar Mumbu Doi Bugis. Memerintah tahun 1829 - 1847. Raja Agama sempat melakukan perlawanan yang sangat heroik dalam perang Tobelo yang sangat terkenal. Tetapi Kerajaan ternate didukung armada laut yang "modern" akhirnya mereka berhasil mematahkan perlawanan Raja Agama. pusat perlawanan Raja Agama dilakukan dari "Kota Tua" banggai ( Lalongo ). Dalam perang Tobelo, raja Agama sempat dikepung secara rapat oleh musuh. Berkat bantuan rakyat yang sangat mencintainya, Raja Agama dapat diloloskan dan diungsikan ke wilayah Bone Sulawesi Selatan, sampai akhirnya wafat di sana tahun 1874.

Setelah Raja Agama hijrah ke Bone, munculah dua bersaudara Lauta dan Taja. Kepemimpinan Raja Lauta dan Raja Taja tidak berlangsung lama. Meski hanya sebentar memimpin tetapi keduanya sempat melakukan perlawanan, hingga akhirnya Raja Lauta dibuang ke Halmahera sedang Raja Taja diasingkan ke Pulau Bacan, Maluku Utara.

Dalam Pemerintahan Kerajaan Banggai, sejak dulunya sudah dikenal sistem demokrasi. Dimana dalam menjalankan roda pemerintahan Raja akan dibantu oleh staf eksekutif atau dewan menteri yang dikenal dengan sebutan komisi empat, yaitu :

1. Mayor Ngopa atau Raja Muda


2. Kapitan Laut Kepala Angkatan Perang


3. Jogugu atau Menetri Dalam Negeri


4. Hukum Tua atau Pengadilan

Penunjukan dan pengangkatan komisi empat, dilakukan langsung oleh Raja yang tengah bertahta. Sementara badan yang berfungsi selaku Legislatif disebut Basalo Sangkap. Terdiri dari Basalo Dodonung, Basalo Tonobonunungan, Basalo Lampa, dan Basalo Ganggang.

Basalo Sangkap diketuaioleh Basalo Dodonung, dengan tugas melakukan pemilihan setipa bangsawan untuk menjadi raja. Demikian pula untuk melantik seorang raja dilakukan di hadap[an Basalo Sangkap. Basalo sangkap yang akan melantik raja, lalu akan meriwayatkan secara teratur sejarah raja- raja Banggai. Berurut kemudian disebutkanlah calon raja yang akan dilantik, yang kepadanya akan dipakaikan mahkota kerajaan. Dengan begitu, raja tersebut akan resmi menjadi Raja Kerajaan Banggai.

Silsilah raja-raja Banggai disebutkan sebagai berikut :

1. Mandapar dengan gelar Mumbu Doi Godong
2. Mumbu Doi Kintom
3. Mumbu Doi Balantak
4. Mumbu Doi Benteng
5. Mumbu Doi Mendono
6. Abu Kasim
7. Mumbu Doi Pedongko
8. Manduis
9. Antondeng
10. Agama
11. Blauta
12. Taja
13. Tatu Tanga
14. Saok
15. Nurdin
16. Abdul Azis
17. Abdul Rahman
18. Haji Awaludin
19. Haji Syukuran Aminuddin Amir


Sumber :
http://luwuk.co.id/index.php/luwuk-inside/42-sejarah-luwuk-sejarah-banggai-luwuk-tempo-dulu/65-sejarah-kabupaten-banggai-dan-kota-luwuk-.pdf