Senin, 22 Februari 2010

Parigi Moutong (Parimo) :Kabupaten Maritim di Bibir Teluk Tomini


Pemerintah dan Kabupaten Moutong pernah memprotes keras rencana pembentukan Otorita Teluk Tomini yang akan dipusatkan Provinsi Gorontalo. Alasannya, pemerintah masyarakat mengklaim sebagian besar wilayah teluk terindah dan terkaya Indonesia ini berada di Parigi Moutong.

Dalam angka, faktanya adalah panjang garis pantai Parigi Moutong (Parimo) mencapai 472 kilometer (km). Dikali dengan empat mil garis pantai, maka Parimo punya wilayah laut atau berhak atas 16.000 km persegi wilayah laut Teluk Tomini. Ini berarti jauh lebih besar daripada daratan yang hanya sekitar 6.000 km persegi. Fakta lain, dari 108 desa definitif di Parimo, sebanyak 86 desa di antaranya berada di pesisir pantai atau bibir Teluk Tomini.

“Kami paham, maksud pembentukan otorita ini untuk memaksimalkan eksploitasi kekayaan laut dan meminimalkan penangkapan ikan ilegal. Tapi Menteri Kelautan dan Perikanan lupa bahwa ada banyak masyarakat nelayan, termasuk di Parigi Moutong, yang perlu mendapat perhatian. Seharusnya fokus otorita ini lebih ke peningkatan masyarakat nelayan, bukan sekadar eksploitasi,” kata Bupati Parimo Longki Djanggola menjelaskan.

Contoh saja, kata Bupati, masyarakat Parimo di sepanjang pesisir yang sekian lama tidak diperhatikan pemerintah dan hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

“Kalau ada analog ’tikus mati di lumbung padi’, maka di Parigi analog itu menjadi ’nelayan melarat di depan Teluk Tomini’. Artinya, kalau pelaksanaan Otorita Teluk Tomini tidak berpihak kepada mereka, apa jadinya program ini. Yang saya khawatirkan bisa saja terjadi kecemburuan sosial yang menimbulkan konflik. Kan bukan itu yang kita harapkan,” kata Bupati.

Diakui Longki, potensi Teluk Tomini yang dimiliki daerahnya sebenarnya adalah anugerah. Tapi di sisi lain, ini juga menjadi persoalan berat. Persoalan tersebut antara lain masyarakat nelayan yang umumnya hidup miskin dan terbelakang, maraknya penangkapan ikan ilegal, serta ancaman kerusakan lingkungan laut akibat penggunaan bom ikan.

Nelayan Parimo sendiri ujar Longki, seperti kebanyakan nelayan di Indonesia masih menangkap ikan dengan peralatan sederhana. Bahkan banyak yang masih menggunakan katinting, sejenis perahu kecil dengan mesin kecil. Akibatnya, baru sekitar 30 persen dari total kekayaan laut di wilayah laut Parimo yang bisa dieksploitasi nelayan. Bahkan, hasil laut yang hilang akibat penangkapan ilegal jauh lebih banyak.

“Kami sudah menetapkan pengembangan kelautan ini adalah mutlak dan akan jadi fokus hingga beberapa tahun ke depan atau hingga ada perubahan yang cukup signifikan terutama pada masyarakat nelayan. Bahkan, kami juga menjadikan pengembangan masyarakat nelayan ini sebagai salah satu indikasi keberhasilan pembangunan,” papar Longki.

Untuk tahap awal, kata Longki, pemerintah menyisihkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar khusus untuk membantu nelayan dalam modal kerja dan peralatan. Jumlah ini belum termasuk bantuan dari berbagai pihak termasuk pusat dan provinsi yang totalnya mencapai Rp 5 miliar.

Selain modal kerja dan alat tangkap, pemerintah juga mencari pasar. Kendati belum ada perusahaan yang membangun industri perikanan di Parimo, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah pengusaha dari Bali dan Jawa membantu pemasaran ikan nelayan.

“Biasanya kalau nelayan sudah di laut, pengusaha-pengusaha dari Bali dan Jawa ini yang datang dengan membawa kapal mereka dan langsung membeli hasil tangkapan nelayan. Biasanya sekali angkut, ikan yang dibawa antara 15 hingga 25 ton. Umumnya ikan yang dibeli adalah ikan kerapu, tuna, layang, dan lainnya,” kata Bupati menjelaskan.

Pembenahan desa-desa pantai dengan membangun permukiman nelayan, budidaya ikan kerapu, pengolahan ikan pascatangkap, serta pengembangan wisata pantai dan pulau adalah program lain pemerintah untuk membenahi wilayah pesisir.

Selain laut dengan Teluk Tomini, potensi besar yang dimiliki Parimo adalah beras dan kakao. Parimo adalah salah satu penghasil terbesar beras di Sulawesi Tengah. Dengan produksi 86.000 ton beras per tahun dan kebutuhan lokal sekitar 20.000-30.000 ton, terdapat surplus 60.000 ton. Sebenarnya, ujar Longki, surplus ini adalah potensi. Tapi sayangnya, surplus ini juga diakui menjadi sumber kehilangan pemerintah dan masyarakat hingga mencapai Rp 80 miliar.


Catatan:

Kabupaten Parigi Moutong adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Parigi. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.231 km² dan berpenduduk sebanyak 373.346 jiwa (2006), dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 190.092 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 183.254 jiwa.

Kabupaten Parigi Moutong terbagi menjadi 12 kecamatan:

Ampibabo
Bolano Lambunu
Kasimbar
Moutong
Parigi
Sausu
Tinombo
Tinombo Selatan
Tomini
Torue
Mepanga
Toribulu


Sumber:
Reny Sri Ayu Taslim - Kompas Kamis, 15 Januari 2004, dalam :
http://telukpalu.com/2005/10/kabupaten-maritim-di-bibir-teluk-tomini/
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Parigi_Moutong

Sumber Gambar:
http://ptbg.sulteng.go.id/pub/images/rsgallery/original/parimo1.jpg
http://regionalinvestment.com/sipid/id/area.php?ia=7208

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar