Pelajaran Buruk Morowali

Jika saja pemerintah berpikir panjang – lebih panjang dari usia jabatanmereka yang dipilih lewat Pemilu dan Pilkada. Pasti akan berpikirulang memilih pertambangan - yang tak terbarukan dan berumur pendek,sebagai pilihan utama ekonomi daerahnya.

***
Masih ingat banjir dan tanah longsor Morowali di Sulawesi tengah? Tahun lalu, lebih 71 orang meninggal, puluhan lainnya dirawat di rumah sakit, ribuan orang mengungsi dan tak terhitung kerugian materi yang hilang.Tak hanya tahun lalu, setidaknya 10 tahun terakhir, banjir dan longsor jadi langganan di Morowali. Dan tahun 2007 yang terparah.

Walhi Sulawesi tengah menyoroti tingginya laju hutan sebagai pemicu terjadinya banjir. Sepanjang 2001 hingga 2007, penggundulan hutan mencapai 42,27 ribu ha pertahun. Dengan laju kerusakan itu, hutan Morowali akan musnah pada 2027. Apalagi diwaktu yang sama, pemerintah telah mengeluarkan izin pembukaan lahan hutan seluas 253.418 ha untuk kebun skala besar sawit, pertambangan dan penebangan kayu. Dari luasan itu, lebih separuhnya adalah pertambangan.

Dan tahun ini, banjir berkunjung lagi. Ada tujuh desa terendam banjir. Lagi-lagi, yang terendam adalah lokasi bencana yang sama tahun lalu. Banjir kali ini akibat luapan Sungai Siombo, Makato, dan Pirangan, sungai yang sama yang meluap Juli 2007 lalu.

Rupanya untuk urusan banjir, Morowali sudah mirip Jakarta. Banjir berulang karena penyebab yang sama dan di lokasi yang sama diperlakukan sama : bagai bencana mendadak. Penggalangan bantuan banjir menjadi kegiatan utama saat banjir datang, Begitu banjir reda, penyebab banjir tak dibicarakan lagi.

Saat banjir datang, penggalangan bantuan digalakkan, dana penanganan bencana mengucur deras. Mungkin menangani banjir lebih menarik buat pemda Morowali – juga daerah lainnya. Banjir bisa menghasilkan proyek-proyek infrastruktur baru. Dan bisa jadi lahan korupsi baru. Itulah mengapa pekerjaan rumah mencegah terjadinya banjir jarang menampakkan hasil.

Bagi pemerintah di banyak tempat, banjir seolah berkah. Jika tak percaya, coba lihat pilihan-pilihan pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah pusat dan daerah saat ini. Bagai jauh panggang dari api. Pilihan malah jatuh pada pembukaan kebun skala besar sawit dan pertambangan, yang rakus lahan dan air. Begitupun Morowali.

Menurut Sahabat Morowali, Bupati Daltin Tamalagi dan penggantinya saat ini, telah mengeluarkan sekitar 156 ijin Kuasa Pertambangan. Sebagian besar untuk tambang Nikel dan Chrom.

Setiap perijinan luasannya bisa mencapai 2 ribu hingga 3 ribu ha. Ini belum terhitung ijin Kontrak Karya milik PT Inco dan Rio Tinto – perusahaan Inggris, yang belum tuntas.

Dalam dua tahun terakhir, Morowali banyak dikunjungi para pengusaha China. Merekalah yang tertarik menambang bijih Nikel. Mereka datang ke daerah yang kaya Nikel dan berusaha mendapat Kuasa Pertambangan.

Meskipun judulnya adalah usaha tambang Nikel, tapi sebenarnya tambang- tambang itu diperlakukan mirip galian sirtu. Ini cara yang paling primitif dalam teknik penambangan. Permukaan tanah disingkap, bijih Nikel digali dan diangkut ke negara lain untuk ekspor. Tak ada pembangunan pabrik Nikel, tak ada pengolahan menjadi Nikel. Hanya tanah batuan yang diangkut.

Kabarnya Pemda malah memfasilitasi perusahaan melakukan transaksi pembebasan tanah dengan warga. Untuk tiap metrik ton bijih Nikel yang diangkut, sang pengusaha cukup membayar Rp 5000 untuk warga. Rp 2500 diberikan tunai, separuhnya untuk kegiatan pengembangan masyarakat.

Tak hanya Morowali, di Sulawesi Tenggara juga melakukan hal yang sama. Saat ini lebih 120 perijinan pertambangan yang dikeluarkan. Bahkan pulau sekecil Kabaena yang luasnya tak sampai 100 ribu ha, punya 22 konsesi pertambangan. Salah satunya adalah konsesi PT Inco, tambang Nikel raksasa milik asing.

Contoh lainnya Kalimantan Selatan. Hingga tahun 2005, setidaknya 1,2 juta ha lebih daratan yang punya ijin pertambangan. Dinas Pertambangan Kalsel – dikutip Radar Banjar, menyebut tahun lalu, terdapat 400 lebih izin usaha pertambangan di Kalsel. Sejumlah 379 izin diantaranya, diterbitkan para bupati.

Bulan Juni 2006, banjir menyapu empat kabupaten, yaitu Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Hasil analisa citra Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (LAPAN) menunjukkan kejadian itu disebabkan beberapa faktor, yaitu curah hujan yang relatif tinggi, posisi topografi yang rawan bencana banjir dan kondisi penutup atau penggunaan lahan yang telah banyak menjadi lahan-lahan terbuka, baik pada daerah hilir maupun hulu.

Kawasan terbuka itu terkait dengan pengerukan batubara. Pada daerah yang dilanda banjir, seperti kecamatan Kintap di Tanah Laut dan kecamatan Satui di Tanah Bumbu, sedikitnya 27 perusahaan dengan luas konsesi lebih dari 111 ribu ha, semua menambang pas di kawasan hulu.

Tahun-tahun berikutnya Tanah laut dan tanah Bumubu langganan banjir.

Dan ongkos banjir ini tak sedikit. Dalam dua tahun terakhir, banjir membuat pasokan batubara untuk PLTU asam-asam terganggu. Lokasi dan jalan ke luar maupun masuk tambang terendam air setinggi satu meter. PLN akhirnya menurunkan daya listriknya dan melakukan pemadaman bergilir. Belum lagi kerugian akibat rusaknya infrastruktur dan perekonomian desa-desa korban banjir.

Jika saja pemerintah disana tak malas menghitung, pasti ketemu jumlah defisit antara pemasukan hasil kerukan batubara dengan besaran kerugian yang dialami karena banjir.

Jika saja pemerintah berpikir panjang – lebih panjang dari usia jabatan mereka yang dipilih lewat Pemilu dan Pilkada. Pasti akan berpikir ulang, memilih pertambangan - yang tak terbarukan dan berumur pendek, sebagai pilihan utama ekonomi daerahnya.

Apalagi sebagian besar kerukan mineral dan batubara itu digunakan untuk sebesar-besarnya kebutuhan asing.

Ditulis Siti Maemunah, Koordinator Nasional JATAM


Sumber :
http://www.jatam.org/content/view/400/75/
26 Juni 2008

Sumber Gambar:
http://lorelindu.files.wordpress.com/2009/06/kapalnickel.jpg