Refleksi Setahun Perjalanan Kabupaten Sigi

HARI ini Rabu 24 Juni 2009 genap sudah setahun perjalanan usia kabupaten Sigi. Usia setahun ibarat bayi yang baru belajar berjalan dan bicara. Peringatan HUT ke-1 kabupaten Sigi yang diperingati pada hari ini di halaman Kantor Bupati Sigi dengan mengusung tema “Kita ciptakan kebersamaan guna menjadikan Kabupaten Sigi unggul dalam memanfaatkan potensi yang berkesinambungan untuk kesejahteraan rakyat”. Awal mula terbentuknya Kabupaten Sigi dimulai adanya gagasan awal para tokoh masyarakat di Lembah Sigi untuk memisahkan diri dari Kabupaten Donggala. Sejumlah tokoh masyarakat di lembah Sigi pada lima kecamatan saat itu tahun 1999 yakni Kecamatan Sigi biromaru, Dolo, Palolo, Marawola, Kulawi membentuk satu forum dalam rangka penyaluran aspirasi masyarakat yang diberi nama Forum Komunikasi Pemekaran Kabupaten Sigi (FKPKS) dengan mendaulat Drs. H. Habir Ponulele, MM sebagai ketua dan Nurzain Djaelangkara SH sebagai sekretaris. Ide dan gagasan pemekaran Kabupaten Sigi tersebut baru dideklarasikan FKPKS bertepatan dengan momentum hari pahlawan 10 Nopember 1999. Penetapan kabupaten Sigi tidak terlepas dari latar belakang sejarah dimana Sigi merupakan salah satu kerajaan besar di lembah palu yang masa pra kemerdekaan wilayah kekuasaannya sampai ke Molosipat Pantai Timur.

Detik-detik perjuangan pemekaran kabupaten sigi sejak deklarasi dimulai tidaklah mudah dan mengundang prokontra di kalangan masyarakat/tokoh Sigi dan para Pejabat. Dengan semangat Malei Raa Mabubu, Mabula buku ratimbe, kana kupomate ngataku (Merah darah tertumpah, Putih tulang ditebas, saya harus mati di negeriku) perjuangan pemekaran kabupaten Sigi terus dilakukan dengan pengumpulan data awal potensi pengembangan rencana pemekaran hingga penyampaian aspirasi ke DPRD Donggala. Perjuangan FKPKS mencapai puncaknya pada saat mendesak DPRD Donggala untuk mengeluarkan memorandum pembentukan Kabupaten Sigi. Memorandum Nomor 2 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sigi akhirnya mendapat pengesahan dalam rapat Paripurna DPRD setelah Ketua DPRD Donggala Drs. Ridwan Yalidjama menjatuhkan palu sidang tepat pukul 23.15 tanggal 29 Oktober 2003 akibat tak mampu lagi membendung luapan ribuan massa Sigi yang hadir di DPRD Donggala. Goresan tandatangan Ketua DPRD Donggala dalam memorandum menjadi catatan sejarah dan tinta emas tonggak awal perjuangan FKPKS.

Selanjutnya tahapan perjuangan kabupaten Sigi terus dilakukan FKPKS baik persetujuan DPRD Propinsi, rekomendasi Gubernur, Kunjungan DPD RI, Tim Teknis Depdagri, DPR RI ke kabupaten Induk dan wilayah pemekaran hingga akhirnya resmi terbentuk pada tanggal 24 Juni 2008 setelah DPR RI melakukan rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Sigi. Dan resmi menjadi daerah otonom sejak tanggal 21 Juli 2008 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten Sigi di provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten baru ini ditetapkan terdiri atas 15 kecamatan yaitu kecamatan Sigi Biromaru, Palolo, Gumbasa, Kulawi, Kulawi Selatan, Pipikoro, Dolo, Dolo Selatan, Tanambulava, Marawola, Lindu, Dolo Barat, Marawola Barat, Kinovaro dan Nokilalaki. Sebagai Kabupaten yang baru mekar Kabupaten Sigi memiliki luas wilayah keseluruhan + 5.196 km2 atau 519,600 ha dengan jumlah penduduk 217.874 , 54.654 Kepala Keluarga, 152 desa dengan 18.760 rumah tangga miskin.

Enam bulan setelah Kabupaten Sigi diundangkan, maka pada tanggal 15 Januari 2009 Menteri Dalam Negeri melalui usulan Gubernur Sulawesi Tengah melantik Drs.Hidayat MSi sebagai pejabat Bupati Sigi di Jakarta. Sebagai pejabat Bupati Sigi kurun waktu setahun maka tugas utamanya adalah melakukan penataan kelembagaan, penyelenggaraan pemerintahan, memfasilitasi pembentukan DPRD kabupaten Sigi dan mempercepat pelaksanaan pilkada. Di awal pemerintahan dalam menjalankankan tugasnya pejabat Bupati Sigi telah membentuk tim khusus untuk menyusun kelembagaan pemkab Sigi berjumlah 20 personel. Kini organisasi perangkat daerah yang berpedoman pada PP.41 telah terbentuk sejak dilantiknya pejabat eselon II dan III pada tanggal 11 Mei 2009 yang terdiri dari 2 asisten, 8 Dinas, 3 Badan dan 3 kantor. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kabupaten Sigi pada tahun 2009 ini menggunakan dana APBD kurang lebih sebesar Rp215 miliar DAU, Rp5 miliar dukungan dana kabupaten Induk, Rp2 miliar dukungan dana propinsi, Rp3 miliar DAK dan potensi target PAD sebesar Rp2 miliar. Dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan tahun 2009 sejumlah SKPD sudah menyusun program dan kegiatan dalam dokumen RKA/DPA yang menjadi prioritas pembangunan. Tentunya dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada, utamanya sarana perkantoran sementara yang belum memadai menuntut pemerintah Sigi gesit memacu pembangunan. Sejumlah agenda kegiatan akan dilaksanakan pada tahun 2009 ini antara lain penyusunan data base wilayah dan inventarisasi sumber daya kabupaten Sigi, pembangunan tahap awal kantor Bupati Sigi di ibukota kabupaten desa Bora, pembangunan tugu, Festival Danau Lindu dan pentas budaya, Rehab pembangunan kantor sementara SKPD, sarana prasarana jalan, sarana prasarana pertanian, sarana prasarana pendidikan, Alokasi dana desa dan lain sebagainya. Kita berharap di bawah kepemimpinan Pejabat Bupati Sigi yang memiliki segudang pengalaman kurun waktu setahun mampu meletakkan pondasi awal pembangunan di Kabupaten Sigi. Bukti keseriusan itu diikuti pula dengan menetapkan 6 hari kerja dalam seminggu bagi para pegawai Sigi.

Salah satu aspek penting pemekaran kabupaten Sigi disamping aspek legalitas, aspek sosiologis, dan aspek histories, adalah aspek potensi dimana suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan potensi kemampuan ekonomi, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk dan luas wilayah. Berangkat dari aspek potensial tersebut, maka pembangunan kabupaten Sigi kedepan selangkah akan lebih maju dan bisa sejajar dengan kabupaten lainnya mengingat wilayah Lembah Sigi yang tidak memiliki lautan lebih mengandalkan pembangunan pada potensi sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan darat, dan pariwisata. Taman Nasional Lore Lindu yang di dalamnya terdapat Danau Lindu menjadi satu icon penting dalam pengembangan pariwisata bila digarap dengan baik potensi yang dimiliki. Sementara luas potensi lahan di kabupaten Sigi 51.092 hektar terdiri dari 6.032 irigasi teknis, 2.996 irigasi ½ teknis, 10.276 irigasi sederhana, tanah hujan 376, 31.136 lahan lainnya dapat menjadikan kabupaten Sigi sebagai lumbung pangan. Dari potensi sosial budaya, kabupaten Sigi kaya akan budaya, di mana adat istiadat maupun hukum adat masih dijunjung tinggi dan beragam seni budaya juga dipentaskan. Sementara dari aspek sosial politik akan menjadi modal utama dalam pembangunan bila dikemas dengan baik, sebaliknya menjadi potensi dan rawan konflik bila tidak dipelihara dengan baik. Mengingat Kabupaten Sigi terdiri dari 4 wilayah besar yakni Biromaru, Dolo, Kulawi dan Marawola.

Kita berharap semoga di usianya yang setahun ini Kabupaten Sigi selangkah lebih maju. Ibarat pepatah berkata; Kalau anda ingin panen sebulan maka tanamlah sayur-sayuran, kalau ingin panen setahun maka tanamlah buah-buahan, tapi kalau anda ingin panen sepanjang masa maka tanamlah manusia. Karena itu potensi SDA dan potensi SDM ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan. Karena pembangunan menuntut equity (pemerataan), sustainable (keberlanjutan), capacity (kemampuan menjalankan), dan empowerment (Pemberdayaan) dengan prinsip clean government good governance. Sebagai kabupaten baru yang mekar maka yang dituntut adalah kerja keras dan berpikir cerdas. Tuhan telah menciptakan manusia 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga dan 1 mulut. Karena itu lebih banyaklah berbuat, melihat dan mendengar dan kurangi bicara dan hindari perdebatan. Karena itu kabupaten Sigi harus pro rakyat dengan terobosan program lebih cepat lebih baik dan Lanjutkan yang sudah ada.


Sumber :
Sahriar A. Lamakampali, Anggota FKPKS dan Ketua KNPI Kabupaten Donggala.
http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=53507
24 Juni 2009

Sumber Gambar:
http://www.palu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/07/donggala.jpg

Selayang Pandang Kabupaten Tolitoli

Kabupaten Tolitoli adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Tolitoli. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.079.6 Km2 dan berpenduduk sebesar 210.000 Jiwa (2008).

Kabupaten Tolitoli sebelumnya bernama Kabupaten Buol Tolitoli, Namun pada tahun 2000
berdasarkan Undang-undang No.51 Tahun 1999 kemudian Kabupaten Tolitoli dimekarkan
menjadi yaitu Kabupaten Tolitoli sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten Buol sebagai
kabupaten hasil pemekaran.

Nama Daerah: Kabupaten Tolitoli
Ibu Kota: Tolitoli
Provinsi: Sulawesi Tengah

Luas Wilayah: 4.079.76 Km2
Jumlah Penduduk: 210.000 Jiwa ( Data Kependudukan Kantor Catan Sipil 2008)

WILAYAH TOLITOLI DAN PENDUDUK

Wilayah Tolitoli meliputi Kecamatan:

Dampal Selatan: 18,005 Jiwa
Dampal Utara: 13,553 Jiwa
Dondo: 22, 406 Jiwa
Basidondo: 10,117 Jiwa
Ogodeide: 11,275 Jiwa
Lampasio: 16,919 Jiwa
Baolan: 56,469 Jiwa
Galang: 26,243 Jiwa
Tolitoli Utara: 15,882 Jiwa
Dako Pemean: 7,135 Jiwa


Luas Areal sekitar : 4,079,77 Km2
Jumlah Penduduk
Pria: 102,165 Jiwa
Wanita: 95,889 Jiwa
Terdiri dari 73 Desa, 5 Kelurahan dan 10 Kecamatan.

Batas Wilayah
- Utara: Buol dan Laut Sulawesi
- Selatan: Kabupaten Donggala
- Barat: Selat Makassar
- Timur: Kabupaten Buol

Geografi

Tolitoli dengan letak geografis yang sangat strategis yaitu berada diselat Makassar, salah satu dari tujuan selat strategi didunia, hubungan langsung dengan dunia internasional mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan potensi daya terik investasi didaerah Tolitoli.

Seperti tertera di rencana strategis pengembangan daerah, ditahun 2010 mendatang Tolitoli dapat berdiri sebagai kabupaten mandiri dan sejahtera bertumpu pada pertanian, perkebunan, industri, perikanan dan perdagangan.


IKLIM DAN TOPOGRAPI

Tolitoli memiliki ketinggian yang didominasi perbukitan dengan tinggi 0-2.500 meter dpl (diatas permukaan laut). Sebagai bagian dari wilayah tropis memiliki suhu udara rata-rata 22,4-3,7 0C dengan kelembaban udara pada kisaran 82-86%. Curah hujan pertahun 1.760,6 mm dengan rata-rata 142 hari/tahun. Kecepatan angina berada pada kisaran 10-15 knot.


Objek Pariwisata

1. Pantai Lalos, Batu Bangga, Kec. Galang
2. Pantai Tende dan Pantai Sabang Desa Tende Kecamatan Galang
3. Pantai Taragusung-Pulau Dolangan Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara.
4. Pantai Dermaga Batu di Tolitoli Utara
5. Konservasi Burung Maleo, di Pantai tj. Matop, Pantai Pinjan
Desa Salumpaga Kec. Tolitoli Utara
6. Pulau Telur, Pulau Lingayan : Pemandangan Bawah Air
7. Air Terjun Kolasi Desa Bambapun Kecamatan Dampal Utara
8. Air Terjun Sigelan Desa Oyom Kec. Lampasi
9. Rumah Adat Balai Masigi, Desa Tambun Kecamatan Baolan
10.Makam Raja Tolitoli di Pulau Lutungan


Sumber :
http://www.tolitolikab.go.id/Indexweb.php?tolitoli=1200&idpic=1

Sumber Gambar:
http://matanews.com/wp-content/uploads/peta-tolitoli.jpg
http://www.antarajatim.com/UserFiles/imageberita/tolitoli_31102009121027.jpg

Kabupaten Tojo Una-una

Kabupaten Tojo Una-una adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Ampana. Semula kabupaten ini masuk dalam wilayah Kabupaten Poso namun berdasar pada UU no.32 Tahun 2003 Kabupaten ini berdiri sendiri. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.726 km² dan berpenduduk sebanyak 99.866 jiwa (2000).Kabupaten Tojo Una-una mempunyai 9 kecamatan yang terdapat di daratan dan kepulauan yaitu :

Kecamatan yang berada di daratan :

Kecamatan Tojo Barat
Kecamatan Tojo
Kecamatan Ulubongka
Kecamatan Ampana Kota
Kecamatan Ampana Tete

Kecamatan yang berada di kepulauan :

Kecamatan Walea Kepulauan
Kecamatan Walea Besar
Kecamatan Una-Una
Kecamatan Togean

Kabupaten Tojo Una–una terletak pada kordinat 0º 06’ 56” Lintang Selatan sampai 02º 01’41” Lintang Selatan dan 121º 05’ 25” Bujur Timur sampai 123º 06’ 17” Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini dan Propinsi Gorontalo
Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini dan Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia dan Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Poso.

Topografi wilayah Kabupaten Tojo Una–una umumnya pegunungan dan perbukitan sebagian datar dan agak landai. Ketinggian wilayah umumnya berada di atas 500 meter dari permukaan laut. Kemiringan lereng Kabupaten Tojo Una–una dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Kemiringan 0 - 2 % (datar-landai), tersebar di seluruh kecamatan khususnya di Kecamatan Ampana Kota. Kondisi tanah ini sangat potensial dimanfaatkan untuk pemukiman.
Kemiringan 3-15 % (landai agak miring), tersebar hampir di seluruh kecamatan. Kondisi tanah seperti ini potensial dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha, namun diperlukan usaha konservasi tanah dan air.
Kemiringan 16-40 % (miring agak curam), tersebar di seluruh kecamatan. Penggunaan tanah dengan kemiringan demikian, cukup rawan dan kurang baik untuk budidaya tanaman pertanian. Namun perlu dikelola dengan baik pemilihan tanaman yang berfungsi sebagai konservasi.
Kemiringan di atas 40 %, merupakan bagian terluas dari wilayah Kabupaten Tojo Una–una. Kondisi tanah ini sangat potensial terkena erosi sehingga perlu upaya pelestarian kawasan lindung.

Kabupaten Tojo Una–una dipengaruhi oleh dua musim yang tetap yakni Musim Barat dan Musim Timur dengan iklim tropis, curah hujan berkisar 1.200-4.100 mm/tahun dan temperaturnya berkisar 17–33º C, sedangkan kelembaban udara antara 74% - 82% dan kecepatan angin berkisar 3-6 knot. Sungai–sungai besar yang mengalir sepanjang tahun di wilayah Kabupaten Tojo Una–una antara lain Sungai Balingara di perbatasan Kabupaten Tojo Una–una dengan Kabupaten Banggai dan Sungai Malei di perbatasan Kabupaten Tojo Una–una dengan Kabupaten Poso.


Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tojo_Una-una

Sumber Gambar:
http://www.webalice.it/giovanni.marola/Scuba/Varie/walea.gif

Kabupaten Poso

Kabupaten Poso merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso dalam beberapa tahun terakhir, sering menjadi liputan berita karena merupakan tempat pertikaian antara umat Kristen dan Muslim. Untungnya sekarang sudah ada rekonsiliasi antar kedua belah pihak dan sudah tidak bergolak lagi. Kabupaten ini meliputi 15 kecamatan dengan total luas wilayah 8715,25 Km2. Jumlah penduduknya mencapai 180.279 jiwa dimana pria 92.798 orang dan wanita 87.481 orang.

Pada mulanya, penduduk Poso berada di bawah kekuasaan pemerintah raja-raja yang terdiri dari Raja Poso, Raja Napu, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una-una, dan Raja Bungku yang satu sama lain tidak ada hubungannya.

Keenam wilayah kerajaan itu dibawah pengaruh tiga kerajaan, yakni : wilayah bagian Selatan tunduk kepada Raja Luwu yang berkedudukan di Palopo, sedangkan wilayah Utara tunduk dibawah pengaruh Raja Sigi yang berkedudukan di Sigi (Kabupaten Donggala), dan khusus wilayah Timur yakni daerah Bungku termasuk daerah kepulauan, tunduk kepada Raja Ternate.

Sejak tahun 1880 Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Utara menguasai Sulawesi Tengah dan berangsur-angsur berusaha melepaskan pengaruh Raja Luwu dan Raja Sigi di daerah Poso. Pada tahun 1918 seluruh wilayah Sulawesi Tengah dalam lingkungan Kabupaten Poso yang dikuasai Hindia Belanda mulailah membentuk pemerintah sipil. Kemudian oleh Pemerintah Belanda wilayah Poso tahun 1905-1918 terbagi dalam dua kekuasaan, sebagian masuk wilayah Karesidenan Manado, sedangkan kedudukan raja dan wilayah kekuasaanya tetap dipertahankan dengan sebutan Self Bestuure-Gabieden (wilayah kerajaan) berpegang pada peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Belanda disebut Self Bestuure atau Peraturan Adat Kerajaan (hukum adat).

Pada 1919 seluruh wilayah Poso digabungkan dialihkan dalam wilayah Keresidenan Manado dimana Sulawesi Tengah terbagi dalam dua wilayah yang disebut Afdeeling, yaitu: Afdeeling Donggala dengan ibukotanya Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibukotanya Poso yang dipimpin oleh masing-masing Asisten Residen.

Sejak 2 Desember 1948, Daerah Otonom Sulawesi Tengah terbentuk yang meliputi Afdeeling Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibukota Poso, yang terdiri dari tiga wilayah Onder Afdeeling Chef atau lazimnya disebut pada waktu itu Kontroleur atau Hoofd Van PoltselykBestuure (HPB).

Kemudian tahun 1949 setelah pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah disusul dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah. Pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah merupakan tindak lanjut dari hasil Muktamar Raja-raja se-Sulawesi Tengah tanggal 13-14 Oktober 1948 di Parigi yang mencetuskan suara rakyat Sulawesi Tengah agar dalam lingkungan Pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT).

Selanjutnya, dengan melalui beberapa tahapan perjuangan rakyat Sulawesi Tengah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh A.Y Binol pada tahun 1952 dikeluarkan PP No. 33 Tahun 1952 tentang pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah yang terdiri dari Onderafdeeling Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale dengan ibukota Poso dan daerah Otonom Donggala meliputi Onderafdeeling Donggala, Palu, Parigi, dan Tolitoli dengan ibukota Palu.

Pada tahun 1959 berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959, Daerah Otonom Poso dipecah menjadi dua daerah Kabupaten: Kabupaten Poso dengan ibukota Poso dan Kabupaten Banggai dengan ibukota Luwuk.

Sesuai dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi setempat, masyarakat Poso mayoritas lebih suka bertani. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB mencapai 44,92 persen. Jenis pertanian yang digeluti adalah tanaman pangan dan palawija, perkebunan, peternakan, dan hasil hutan.

Hasil produksi sayur di Kabupaten Poso berupa bawang daun 213 ton, bawang merah 1.183 ton, tomat 679,03 ton, kentang 1.050 ton, buncis 1.224 ton, ketimun 162,8 ton, kacang-kacangan 314,76 ton, lombok 1.462,5 ton, terung 588 ton, bayam 64,06 ton, dan kangkung 1.010,68 ton. Sayur-sayuran itu banyak terdapat di Kecamatan Lore Utara kecuali bayam dan kangkung yang banyak berasal dari Poso Kota. Hal ini menunjukkan klastering sayuran di Poso yang paling cocok dikonsentrasikan di Kecamatan Lore Utara.

Untuk klaster buah terutama jeruk dipusatkan di Lore Utara dan Lore Tengah. Total panen jeruk rata-rata per tahun mencapai 1.927 ton sedangkan panen pisang rata-rata 561 ton. Pisang banyak terdapat di Kecamatan Pamona Utara dan Lore Selatan. Lore Selatan juga dikenal sebagai penghasil mangga. Untuk buah lain seperti jambu panen mencapai 299 ton, langsat 192,5 ton, durian 195 ton, pepaya 76 ton, dan alpukat 703 ton. Langsat dan durian banyak terdapat di Lage, sedangkan jambu dan alpukat banyak di Lore Utara.

Untuk ternak, daerah ini merupakan penghasil Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Babi, Ayam Kampung, Ayam Petelur, Ayam Pedaging dan Itik. Populasi Sapi mencapai 9.950 ekor tersebar di Pamona Timur, Pamona Utara, dan Lore Barat. Sedangkan Kerbau mencapai 2.952 ekor hanya terdapat di Lore Barat, Lore Tengah, dan Lore Utara.

Populasi Kambing relatif sedikit dibandingkan Babi. Populasi Kambing hanya 767 ekor, sedangkan Babi mencapai 48.467 ekor. Babi banyak di Kecamatan Lore Barat, Lage, dan Lore Tengah. Kambing di Poso Kota, Poso Pesisir, dan Poso Utara. Untuk ternak jenis unggas, populasi Ayam Kampung paling banyak mencapai 186.004 ekor, diikuti Ayam Pedaging 15.048 ekor, Itik 6.615 ekor, dan Ayam Petelur 2.491 ekor. Ternak unggas banyak dihasilkan dari Pamona Utara. Ke depan, daerah Poso perlu berkonsentrasi pada sektor pertanian dan sub sektor perkebunan dan peternakan.

Sumber :
http://www.cps-sss.org/web/home/kabupaten/kab/Kabupaten+Poso

Sumber Gambar:
http://riyantoro.files.wordpress.com/2008/08/dsci0497.jpg
http://www.lombokmarine.com/gallery/poso2.jpg

Profil Kabupaten Poso

Poso merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang beribukota di Kota Poso, secara geografis terletak di 1o06 44 - 2o12 53 LS dan antara 120o05 09 - 120o52 04 BT. Daerah ini berbatasan dengan Teluk tomini dan Provinsi Sulawesi Utara di utara, Provinsi Sulawesi Selatan di selatan, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali di timur, Kabupetan Donggala dan Kabupaten Marigi Moutong di barat.

Luas wilayah daerah ini adalah 24.197 km. Secara admisinstratif, daerah ini terbagi menjadi 13 Kecamatan.

Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain di sektor perkebunan dengan komoditi utama yang dihasilkan berupa kakao, kelapa dalam, kopi arabika, kopi robusta, cengkeh, lada, dan jambu mete. Untuk kegiatan pertanian di daerah ini tanaman pangan masih menjadi andalan yang utama berupa padi, tanaman holtikultura, dan palawija.

Untuk sektor pariwisata, Pulau togean yang semakin ramai dikunjungi wisatawan mancanegara menjadi modal utama pengembangan wisata bahari, disamping itu terdapat festival Danau Poso yang pernah menjadi barometer perkembangan pariwisata. Dari hasil pertanian ini berdampak besar juga terhadap perdagangan. Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa.

Daerah ini juga telah terdapat Bandara Kasinguncudan dan Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Poso, serta terdapat berbagai sarana dan prasarana pendukung diantaranya sarana pembangkit tenaga listrik, air bersih, gas dan jaringan telekomunikasi.

Sumber Data:
Sulawesi Tengah Dalam Angka 2006 / 2007
(01-9-2007)
BPS Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 48, Palu 94114
Telp (0451) 483610, 483611
Fax (0451) 483612

Sumber :
http://regionalinvestment.com/sipid/id/displayprofil.php?ia=7204

Parigi Moutong (Parimo) :Kabupaten Maritim di Bibir Teluk Tomini

Pemerintah dan Kabupaten Moutong pernah memprotes keras rencana pembentukan Otorita Teluk Tomini yang akan dipusatkan Provinsi Gorontalo. Alasannya, pemerintah masyarakat mengklaim sebagian besar wilayah teluk terindah dan terkaya Indonesia ini berada di Parigi Moutong.

Dalam angka, faktanya adalah panjang garis pantai Parigi Moutong (Parimo) mencapai 472 kilometer (km). Dikali dengan empat mil garis pantai, maka Parimo punya wilayah laut atau berhak atas 16.000 km persegi wilayah laut Teluk Tomini. Ini berarti jauh lebih besar daripada daratan yang hanya sekitar 6.000 km persegi. Fakta lain, dari 108 desa definitif di Parimo, sebanyak 86 desa di antaranya berada di pesisir pantai atau bibir Teluk Tomini.

“Kami paham, maksud pembentukan otorita ini untuk memaksimalkan eksploitasi kekayaan laut dan meminimalkan penangkapan ikan ilegal. Tapi Menteri Kelautan dan Perikanan lupa bahwa ada banyak masyarakat nelayan, termasuk di Parigi Moutong, yang perlu mendapat perhatian. Seharusnya fokus otorita ini lebih ke peningkatan masyarakat nelayan, bukan sekadar eksploitasi,” kata Bupati Parimo Longki Djanggola menjelaskan.

Contoh saja, kata Bupati, masyarakat Parimo di sepanjang pesisir yang sekian lama tidak diperhatikan pemerintah dan hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

“Kalau ada analog ’tikus mati di lumbung padi’, maka di Parigi analog itu menjadi ’nelayan melarat di depan Teluk Tomini’. Artinya, kalau pelaksanaan Otorita Teluk Tomini tidak berpihak kepada mereka, apa jadinya program ini. Yang saya khawatirkan bisa saja terjadi kecemburuan sosial yang menimbulkan konflik. Kan bukan itu yang kita harapkan,” kata Bupati.

Diakui Longki, potensi Teluk Tomini yang dimiliki daerahnya sebenarnya adalah anugerah. Tapi di sisi lain, ini juga menjadi persoalan berat. Persoalan tersebut antara lain masyarakat nelayan yang umumnya hidup miskin dan terbelakang, maraknya penangkapan ikan ilegal, serta ancaman kerusakan lingkungan laut akibat penggunaan bom ikan.

Nelayan Parimo sendiri ujar Longki, seperti kebanyakan nelayan di Indonesia masih menangkap ikan dengan peralatan sederhana. Bahkan banyak yang masih menggunakan katinting, sejenis perahu kecil dengan mesin kecil. Akibatnya, baru sekitar 30 persen dari total kekayaan laut di wilayah laut Parimo yang bisa dieksploitasi nelayan. Bahkan, hasil laut yang hilang akibat penangkapan ilegal jauh lebih banyak.

“Kami sudah menetapkan pengembangan kelautan ini adalah mutlak dan akan jadi fokus hingga beberapa tahun ke depan atau hingga ada perubahan yang cukup signifikan terutama pada masyarakat nelayan. Bahkan, kami juga menjadikan pengembangan masyarakat nelayan ini sebagai salah satu indikasi keberhasilan pembangunan,” papar Longki.

Untuk tahap awal, kata Longki, pemerintah menyisihkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar khusus untuk membantu nelayan dalam modal kerja dan peralatan. Jumlah ini belum termasuk bantuan dari berbagai pihak termasuk pusat dan provinsi yang totalnya mencapai Rp 5 miliar.

Selain modal kerja dan alat tangkap, pemerintah juga mencari pasar. Kendati belum ada perusahaan yang membangun industri perikanan di Parimo, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah pengusaha dari Bali dan Jawa membantu pemasaran ikan nelayan.

“Biasanya kalau nelayan sudah di laut, pengusaha-pengusaha dari Bali dan Jawa ini yang datang dengan membawa kapal mereka dan langsung membeli hasil tangkapan nelayan. Biasanya sekali angkut, ikan yang dibawa antara 15 hingga 25 ton. Umumnya ikan yang dibeli adalah ikan kerapu, tuna, layang, dan lainnya,” kata Bupati menjelaskan.

Pembenahan desa-desa pantai dengan membangun permukiman nelayan, budidaya ikan kerapu, pengolahan ikan pascatangkap, serta pengembangan wisata pantai dan pulau adalah program lain pemerintah untuk membenahi wilayah pesisir.

Selain laut dengan Teluk Tomini, potensi besar yang dimiliki Parimo adalah beras dan kakao. Parimo adalah salah satu penghasil terbesar beras di Sulawesi Tengah. Dengan produksi 86.000 ton beras per tahun dan kebutuhan lokal sekitar 20.000-30.000 ton, terdapat surplus 60.000 ton. Sebenarnya, ujar Longki, surplus ini adalah potensi. Tapi sayangnya, surplus ini juga diakui menjadi sumber kehilangan pemerintah dan masyarakat hingga mencapai Rp 80 miliar.


Catatan:

Kabupaten Parigi Moutong adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Parigi. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.231 km² dan berpenduduk sebanyak 373.346 jiwa (2006), dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 190.092 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 183.254 jiwa.

Kabupaten Parigi Moutong terbagi menjadi 12 kecamatan:

Ampibabo
Bolano Lambunu
Kasimbar
Moutong
Parigi
Sausu
Tinombo
Tinombo Selatan
Tomini
Torue
Mepanga
Toribulu


Sumber:
Reny Sri Ayu Taslim - Kompas Kamis, 15 Januari 2004, dalam :
http://telukpalu.com/2005/10/kabupaten-maritim-di-bibir-teluk-tomini/
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Parigi_Moutong

Sumber Gambar:
http://ptbg.sulteng.go.id/pub/images/rsgallery/original/parimo1.jpg
http://regionalinvestment.com/sipid/id/area.php?ia=7208

Sekilas Morowali

Kata “Morowali” dalam bahasa Suku Wana berarti “gemuruh”. Kata Morowali merujuk pada tempat tinggal Suku Wana yang berdiam di sekitar daerah aliran Sungai Bongka dan anak-anak sungainya di pedalaman Bungku Utara. Morowali kemudian diabadikan sebagai nama daerah tempat mereka tinggal.

Kabupaten Morowali dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang No. 51 tahun 1999. Kabupaen ini mempunyai luas wilayah terbesar kedua setelah Kabupaten Donggala. Potensi yang tengah dikembangkan di Morowali diataranya; lapangan usaha pertanian, ada pula potensi yang mesti dilestarikan seperti Cagar Alam Morowali.

Cagar Alam Morowali yang berada di dalam wilayah Kabupaten Morowali memiliki luas 225.000 hektar. Kawasan ini merupakan wilayah konservasi terluas kedua di Sulawesi Tengah setelah Taman Nasional Lore Lindu di Kabupaten Donggala. Berbagai fauna dilindungi di kawasan ini, seperti anoa, babi rusa, musang cokelat, dan burung maleo.

Alternatif potensi yang dapat dikembangkan MorowaIi adalah pertanian, yang selama ini menjadi tumpuan 76 persen penduduk. Komoditas perkebunan rakyat terdiri atas kelapa, cengkih, kopi, cokelat, jambu mete, sagu, pala, dan lada. Jenis tanaman perkebunan yang dapat dijumpai di setiap kecamatan adalah kelapa, kopi, cengkih, cokelat dan jambu mete. Pengelolaan perkebunan rakyat selama ini belum tertangani maksimal.

Potensi perikanan di Kabupaten Morowali juga lumayan cerah. Di antara 10 kecamatan hanya Kecamatan Mori Atas dan Lembo yang tidak memiliki garis pantai, sehingga ada 80 persen wilayah Morowali yang berpotensi untuk perikanan. Nelayan yang tinggal di delapan kecamatan itu mengandalkan Teluk Tolo sebagai lahan tangkapan ikan. Sebagian besar nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional seperti pancing, bubu, dan jaring angkat. Sisanya, menggunakan alat tangkap modern seperti jaring insang, pukat cincin, dan pukat kantong. Jangkauan penangkapan pun terbatas di sekitar Teluk Tolo karena sarana transportasi masih terbatas dengan memakai perahu tanpa motor. Hanya sekitar tiga persen yang menggunakan kapal motor, selebihnya masih menggunakan perahu tanpa motor atau perahu bermotor.

Penggunaan sarana transportasi dan alat tangkap yang masih sederhana ini berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Jenis ikan ekonomis tinggi, seperti kakap, cakalang, dan tuna, tentu saja masih sulit ditangkap. Selama ini jenis ikan pelagis ekonomis rendah seperti kembung, teri, dan layang yang banyak ditangkap nelayan Morowali. Hasil tangkapan dalam bentuk segar dan kering umumnya untuk konsumsi lokal atau luar daerah. Pemasarannya sampai ke Palu, Kendari di Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Di kabupaten ini juga dikembangkan perikanan budidaya tambak bandeng. Namun, pengelolaannya masih terbatas secara tradisional. Kecamatan Menui Kepulauan memiliki potensi budidaya rumput laut. Hasil panennya selama ini diambil oleh pedagang Kendari untuk diolah di Kota Kendari.

Potensi tersebut masih terhalang oleh hambatan infrastruktur. Selama ini, untuk mencapai Kolonodale, pusat kendali pemerintahan kabupaten, paling cepat dapat ditempuh satu hari satu malam. Ada dua alternatif jalan. Lewat jalan darat dari Makassar langsung ke Kolonodale, atau dengan pesawat ke Kota Palu. Menginap semalam di Palu kemudian melanjutkan perjalanan ke Kolonodale. Tidak ada kendaraan yang berani jalan malam karena rute jalan ini melewati daerah yang masih menyisakan kekhawatiran pengemudi terhadap kerusuhan Poso.


Sumber :
http://telukpalu.com/2005/08/sekilas-morowali/
4 Agustus 2005